Pelayanan Publik

Perda Kawasan Tanpa Rokok Perlu Direvisi karena Legislator Terpaksa Merokok di Toilet

Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan Pemkot Bogor tampaknya perlu memberikan ruang bagi perokok.

Perda Kawasan Tanpa Rokok Perlu Direvisi karena Legislator Terpaksa Merokok di Toilet
Tribun Bogor
Baliho KTR terpasang di sekitar halaman Balai Kota Bogor 

Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan Pemkot Bogor tampaknya perlu memberikan ruang bagi perokok.

Karena, hal itu berdampak juga bagi anggota DPRD yang perokok.

Sehingga, mereka harus merokok di toilet Gedung DPRD Kota Bogor.

"Suatu ketika, saya mencari teman sesama anggota Dewan dan menemukan mereka keluar dari toilet."

"Mereka bilang, habis merokok di sana. Ironis sekali, kita menaati Perda KTR, tapi tidak ada fasilitas bagi perokok."

"Jadi, saatnya Pemkot bisa memfasilitasi bagi perokok dan Perda tersebut tetap di jalurnya," kata Ketua DPRD Kota Bogor sementara, Atang Trisnanto dalam diskusi bertajuk Wakil Rakyat Baru, Semangat Baru Mengawali Aspirasi dan Kepentingan Rakyat, Rabu (18/9/2019).

Diskusi yang digagas Jaringan Wartawan Bogor (JAWAB) itu dilaksanakan di salah satu kafe kawasan Jalan Semeru, Bogor Barat, Kota Bogor.

Pada kesempatan itu juga, Atang Trisnanto menyebut terdapat tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk segera diselesaikan Pemerintah Kota maupun DPRD. 

"Berdasarkan pengalaman yang sudah di dapatkan pertama dari hasil survei  ilmiah yang kedua juga dari hasil keliling ke masyarakat bahwa Kota Bogor darurat permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan," kata Atang, saat menjawab pertanyaan dari wartawan.

Terkait pengangguran, menurut Atang pemerintah Kota Bogor perlu menelusuri kembali tingkat pengangguran.

Karena hal ini selalu disampaikan masyarakat dengan harapan taraf hidup ekonomi mereka dapat teratasi.

Permasalahan kedua, kata Atang, mengenai pendidikan.

Meski pemerintah pusat melalui pemerintah kota sudah menganggarkan anggaran pendidikan luar biasa, tapi akses terhadap pendidikan ini juga terbatas, sehingga mereka terpaksa harus masuk di pendidikan yang dikelola pihak swasta.

"Banyak juga kejadian sampai lulus mereka tidak sanggup menerima atau mendapatkan ijazahnya karena harus menunggu karena ada tunggakan."

"Belum lagi terkait dengan biaya kegiatan sekolah kemudian transportasi dan macetnya," ujar legislator F-PKS itu.

Selain itu, masalah kesehatan kini tengah menjadi perbincangan.

Di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mengalami defisit anggaran lima puluh persen sehingga hal itu berdampak masyarakat sendiri dengan komposisi mereka tidak mampu untuk membayar iuran.  

"Ketika mereka sakit akhirnya mereka tidak sanggup untuk mengakses kesehatan, itu dalam konteks kesehatan meski pemerintah kota sudah meng-cover, namun saat ini, sarana rumah sakit milik pemerintah hanya satu yakni RSUD Kota Bogor sementara kapasitas yang ada mungkin juga tidak optimal jumlah masyarakat kita yang sudah lebih dari satu juta jiwa," imbuhnya.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, selain Ketua sementara DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, R. Muhammad Mihradi dan dipandu  moderator Tjahyadi Ermawan selaku Koordinator Jawab (Jaringan Wartawan Bogor), serta media cetak maupun elektronik.

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved