BJ Habibie Meninggal Dunia

PWI Pusat Beri Penghargaan BJ Habibie Bapak Kemerdekaan Pers, Ilham Alasan Habibie Bebaskan Pers

Ilham Akbar Habibie langsung memberikan komentar terkait penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers kepada almarhum Prof BJ Habibie.

PWI Pusat Beri Penghargaan BJ Habibie Bapak Kemerdekaan Pers, Ilham Alasan Habibie Bebaskan Pers
Humas PWI
Putra sulung BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (di tengah), menerima penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers yang diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berfoto Prof Bacharuddin Jusuf Habibie (alm). Penhargaan diberikan di kediaman almarhum di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019) siang. 

Ilham Akbar Habibie langsung memberikan komentar terkait penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers yang diberikan PWI kepada almarhum Prof BJ Habibie, Presiden Ke-3 Indonesia.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar 'Bapak Kemerdekaan Pers' kepada Prof Dr Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

Presiden Ke-3 Indonesia Prof BJ Habibie dinilai memiliki jasa luar biasa kepada perkembangan pers Indonesia.

Penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers kepada BJ Habibie diterima putra tertua almarhum Ilham Akbar Habibie

 "Pak Habibie langsung mencabut sejumlah peraturan yang mengekang kemerdekaan pers di Indonesia begitu menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto tahun 1998," ujar Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari.

Atal S Depari mengatakan itu saat memberikan penghargaan Bapak Kemerdekaan Pers di kediaman BJ Habibie di Kompleks Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019) siang.

Perempuan Bertualang Sendirian Tanpa Kesepian dan Menyenangkan, Ikuti 5 Langkah Ini

Perkuat Serangan, Persija Rekrut Rachmad Hidayat dan Tambahan Satu Pemain Lagi, Siapa Dia?

Atal S Depari didampingi pengurus PWI, yaitu Ketua DK PWI Ilham Bintang, anggota DK PWI Asro Kamal Rokan, Kabid Luar Negeri PWI Abdul Azis, Kabid Pengembangan Daerah PWI A Munir, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Suprapto, dan Direktur CAJ Dar Edi Yoga.

Menurut Atal, BJ Habibie semakin menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan pers setelah bersama DPR membuat UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 

UU No 40 tahun 1999 tentang Pers inilah yang melarang adanya sensor atau pembredelan terhadap pers seperti dilakukan para Era Orde Baru.

UU ini pula yang mencabut adanya kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diberlakukan pada era Presiden Soeharto.

Halaman
12
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved