Breaking News:

Revisi UU KPK

PROF LIPI Kritik Keras Presiden Jokowi: Komitmen dan Integritas Anda Kepada Bangsa Dipertaruhkan!

Revisi UU KPK menguji integritas dan komitmen Presiden Jokowi apakah antara pernyataan dan perbuatannya sejalan.

Editor: Suprapto
photocollage/kompas.com/tribunnews.com/hendragunawan
Presiden Joko Widodo diuji komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dalam menyikapi revisi UU KPK. 

@sy_haris· Sep 13: Ketika aspirasi dan hati nurani publik (tentang pentingnya integritas komisioner serta independensi lembaga antikorupsi) ternyata sekadar menjadi alas kaki kekuasaan. Hidup para oligark, hidup koruptor.

@sy_haris 23h: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di angka 38, meningkat satu poin dibanding 2017, atau diperingkat 89 dari 180 negara. Itu artinya, kita butuh @KPK_RI yg kuat, independen & bebas dari intervensi lembaga lain. Apa jadinya jika KPK lumpuh?

Penjelasan Novel soal Polisi Taliban Vs Polisi India

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan merespons soal adanya isu Polisi Taliban Vs Polisi India di antara kalangan penyidik.

Diberitakan Tribunnews.com, Novel Baswedan sempat dituding berpaham radikal karena sering mengenakan celana cingkrang dan memelihara jenggot.

"Kaitannya dengan apa disebut Taliban? Kaitannya dengan apa disebut radikal? Justru ketika seseorang mempunyai jenggot seperti saya, kadang menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunah rasul, terus dipermasalahkan," ucap Novel bingung di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, pihak-pihak yang menudingnya seperti itu kurang pengetahuan.

Tegas Novel, ketika orang kurang pengetahuan, harus diberitahu.

"Tokoh-tokoh agama yang harus memberitahu orang bersangkutan. Tapi ketika ada perilaku saya ada yang disebut Taliban, saya justru pingin tahu perilaku yang mana, apakah menangkap koruptor dan kemudian tidak kompromi itu disebut radikal? Disebut Taliban?" tanya Novel.

Dia pun tak masalah disebut radikal, asal berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Kalau begitu disebut enggak masalah apa buat saya. Memang penting apa dikatakan apapun. Sekarang persepsinya apa? Kalau persepsinya adalah ternyata menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor, saya ikhlas disebut radikal," katanya.

Novel pun tak ambil pusing jika stigma radikal dan Taliban melekat pada dirinya, asal tetap berkaitan pada pemberantasan korupsi.

Katanya, ia tidak sedang melakukan pencitraan.

"Kalau saya diolok-olok, kira-kira jadi hina enggak saya? Pasti tidak. Kalau dipuji-puji jadi mulia? Enggak juga. Ngapain saya pusing dengan hal demikian. Bukankah kalau kita berbuat baik, ada aja orang yang berbuat sebaliknya? Ketika berbuat kebaikan ingin mendapat pujian tentu tidak, tergantung dengan motivasinya. Saya bukan sedang menjadi caleg atau apapun yang perlu pencitraan. Jadi enggak penting buat saya," ujar Novel.

Sebelumnya, isu tersebut Polisi Taliban vs Polisi India di KPK menyeruak di media sosial gara-gara tulisan penggiat di media sosial, Denny Siregar yang ia unggah pada (13/6) lalu. 

Di dalam tulisan berjudul 'Ada Taliban di Dalam KPK'? ia menyebut ada dua kelompok yang dikenal dengan nama 'Polisi Taliban' dan 'Polisi India'. 

"Saya kurang tahu yang dimaksud dengan Polisi India. Mungkin mirip dengan Polisi India yang baru datang setelah kejadian sudah selesai," tulis Denny. 

Sedangkan, 'Polisi Taliban' yang dia maksud, kata Denny lagi, adalah kelompok agamis dan ideologis.

Tanpa bukti yang jelas, Denny kemudian menuding kelompok Taliban di dalam KPK diklaim memiliki posisi yang sangat kuat.

Sehingga, merekalah yang menentukan kasus apa yang harus diangkat ke permukaan dan kasus mana yang dikandangkan. 

Tulisan itu kemudian disebarluaskan oleh kader Nahdlatul Ulama, Akhmad Sahal melalui akun Twitternya @sahaL_AS. 

Ditambah, pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, yang menyatakan isu internal di KPK layaknya Polisi Taliban dan Polisi India.

Neta menyayangkan konflik yang terjadi di internal KPK tersebut lantaran ketidaktegasan pimpinan KPK.

"Katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini," kata Neta.

Tanggapan Jokowi terhadap Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo setuju revisi UUU KPK usulan DPR pada poin KPK bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Terhadap keberadaan SP3 hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Kendati demikian, Jokowi menilai waktu satu tahun yang diusulkan DPR terlalu singkat.

Jokowi menilai KPK harus diberi waktu dua tahun untuk menangani kasus korupsi.

Jika dalam dua tahun penyidikan dan penuntutan suatu kasus tidak selesai, KPK bisa menghentikan kasus itu dengan menerbitkan SP3.

"Sehingga jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," ujarnya seperti ditulis Kompas.com.

Dalam Pasal 40 draf RUU KPK inisiatif DPR disebutkan bahwa KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud harus dilaporkan kepada dewan pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud diumumkan oleh KPK kepada publik.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan.


Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved