Tunggakan Pajak

DKI Potong Pokok Pajak Kendaraan Hingga 50 Persen dan Hapuskan Denda, Juga PBB, Ini Formulanya

DKI Potong Pokok Pajak Kendaraan Hingga 50 Persen dan Hapuskan Denda, Juga PBB, Ini Formulanya

DKI Potong Pokok Pajak Kendaraan Hingga 50 Persen dan Hapuskan Denda, Juga PBB, Ini Formulanya
Warta Kota
ILUSTRASI - Suasana hari terakhir penghapusan pajak pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Timur di penuhi wajib pajak. Sabtu (15/12/2018). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pemotongan pokok pajak hingga 50 persen sekaligus penghapusan denda bagi wajib pajak yang menunggak.

Kebijakan ini berlaku selama 3,5 bulan dari Senin (16/9/2019) sampai Senin (30/12/2019) mendatang.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kebijakan ini berlaku bagi masyarakat yang mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Untuk BBN-KB, pokok pajak dikenakan potongan 50 persen bagi yang mengurus kepemilikan kendaraan tangan kedua dan seterusnya.

UPDATE 2 Tahun Belajar Lesehan di Lantai, Akhirnya Meja dan Kursi Tiba di SDN 3 Pekayon Jaya Bekasi

Kemudian untuk PKB, pokok pajaknya dikenakan potongan 50 persen bagi penunggak dari tahun 2012 ke bawah.

Sedangkan penunggak PKB dari periode 2013 sampai 2016 mendapat potongan pokok pajak 25 persen.

Lalu penunggak PKB dari 2017 sampai 2018 tetap membayar pokok pajak dengan penuh, namun sanksi dendanya dihapuskan.

“Untuk pelayanan PKB BBN-KB diberikan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Faisal.

Faisal menjelaskan potongan pajak itu saat jumpa pers di DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (16/9/2019).

Faisal mengatakan, untuk penunggak PBB-P2 dari tahun 2013 sampai 2016 mendapat potongan tunggakan 25 persen dan penghapusan denda.

Kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat wajib pajak (WP_ melakukan pembayaran ke pihak perbankan yang ditunjuk Pemerintah DKI.

Dia menjelaskan, kebijakan ini dikeluarkan mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.

Tidak hanya pemotongan pokok piutang saja, namun seluruh dendanya juga dihapuskan dari tunggakan 2012 sampai 2018.

“Kami berharap wajib pajak yang menunggak pajak bisa memanfaatkan peluang ini karena bisa menggenjot pendapatan daerah,” ujar Faisal. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved