2,2 Juta Kendaraan Bermotor di Jakarta Nunggak Pajak, Jumlah Tunggakannya Mencapai Rp 2,4 Triliun

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta kini mencapai Rp 2,4 triliun yang berasal dari 2,2 juta kendaraan.

2,2 Juta Kendaraan Bermotor di Jakarta Nunggak Pajak, Jumlah Tunggakannya Mencapai Rp 2,4 Triliun
istimewa
Cara menghitung denda pajak motor atau cara menghitung denda pajak mobil 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat ada sekitar 2,2 juta kendaraan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah setempat.

Sekitar 788.000 di antaranya adalah kendaraan roda empat, sedangkan sisanya kendaraan roda dua dan tiga.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, nilai total PKB di DKI Jakarta mencapai Rp 2,4 triliun.

Angka itu terdiri dari kendaraan roda dua dan tiga sekitar Rp 1,6 triliun, sedangkan sisanya Rp 800 miliar untuk kendaraan roda empat.

“Kendaraan roda dua dan roda tiga yang paling banyak menunggak PKB sekitar 1,412 juta unit,” kata Faisal di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Faisal meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan yang dibuat DKI dalam meringankan pokok pajak dan penghapusan denda. Jenis kebijakan ini dikeluarkan khusus PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) yang menunggak dari periode 2012 sampai 2019.

Sedangkan untuk tujuh jenis pajak seperti pajak hotel, air tanah, reklame, hiburan, parkir, restoran serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya dendanya saja yang dihapus. Artinya, wajib pajak (WP) tetap membayar pokok pajaknya kepada pemerintah daerah.

“Kebijakan ini mulai berlaku sejak Senin (16/9/2019) sampai Senin (30/12/2019) mendatang,” ujar Faisal.

Berdasarkan data yang dia punya, ada sekitar 1.000 mobil mewah yang menunggak PKB. Bahkan nilai tunggakannya ada yang mencapai Rp 1 miliar.

Untuk nilai PKB mobil mewah, kata dia, tergantung kapasitas silinder dan harga mobil itu sendiri. Bagi mobil merk Lambhorgini dan Rolls Royce nilai PKB sekitar Rp 150 juta setahun dan Ferrari sekitar Rp 200 juta per tahun.

“Pajaknya luar biasa, jadi kami akan mengamankan potensi itu. Nanti kami bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan law enforcement apabila mereka tidak memanfaatkan kebijakan keringanan pajak 2019 ini,” katanya. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved