Bikin Semrawut Kawasan Stasiun, PT KAI Berharap Operator Ojol Ikut Turun Tangan

Semrawut hingga memicu kemacetan di kawasan Stasiun Kereta Api (KA) khususnya pada jam padat pagi dan sore hari, keberadaan pangkalan ojek online (ojol) kian meresahkan.

Sementara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berpangku tangan dan tidak adanya peran operator transportasi online selaku mitra kerja.

Kondisi tersebut seperti yang terlihat di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9/2019) siang.

Walau waktu menunjukkan akhir pekan, puluhan pengemudi ojek online masih tetap setia berpanasan di pinggir jalan.

Mereka memenuhi sisi jalan di sebagian muka Stasiun Manggarai, Jalan Manggarai Utara 1. Tepatnya di depan gerbang masuk sebelah selatan Stasiun Manggarai.

Sementara, pada sisi sebaliknya, barisan ojek pangkalan dan bajaj terlihat mendominasi.

Walau terdapat ruang kosong sejauh sekitar 50 meter terpisahkan dengan adanya traffic cone dan tambang, pengemudi ojek online dengan ojek pangkalan dan bajaj masih memicu kesemrawutan.

Pasalnya, bukan hanya tidak sedap dipandang, mereka turut memicu kemacetan.

Lalu lintas kendaraan yang mengarah dari Jalan Manggarai Utara 1 menuju Jalan Sultan Agung Raya atau Terminal Manggarai secara langsung tersendat.

Kondisi tersebut sering kali terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Terkait hal tersebut, Senior Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Eva Chairunisa berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk membangun kebutuhan khususnya publik transport serta publik area demi kepentingan masyarakat.

Sebab seperti diketahui para pengemudi ojek online merupakan mitra operator transportasi online, sehingga menurutnya pihak operator memiliki andil yang sangat besar dalam menangani masalah tersebut.

"Kalau melihat kasus Stasiun Manggarai kami juga berharap pihak dari aplikasi ikut melakukan penataan terhadap pola operasional Mitra nya sehingga tidak menjadi sumber kemacetan baru," ungkapnya dihubungi pada Minggu (15/9/2019).

Sebab, diakuinya, PT KAI memiliki keterbatasan dalam segi kewenangan dan kebijakan.

Sehingga menurutnya, pihak terkait mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama operator transportasi online dapat bekerjasama dalam penataan lalu lintas hingga peningkatan pelayanan.

"Karena PT KAI sesuai Undang-Undang sebagai operator sarana dan prasarana kereta fokus utama kami bagaimana mengembangan layanan kereta.

Sehingga agar masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam bertransportasi, maka pihak-pihak terkait harus ikut bergerak," jelasnya.