Revisi UU KPK

Demo KPK Ricuh, Polda Metro Klaim Mampu Redam dengan Cara Persuasif, Ini Penjelasannya

Selain melempari Gedung KPK dengan batu, bambu, dan botol air mineral, pengunjung rasa mencoba merangsek masuk ke pelataran Gedung KPK.

Demo KPK Ricuh, Polda Metro Klaim Mampu Redam dengan Cara Persuasif, Ini Penjelasannya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa membakar karangan bunga saat unjuk rasa yang berakhir ricuh di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi yang mendukung revisi UU KPK itu, massa merusak karangan bunga, melempar batu dan kayu serta memaksa masuk ke halaman kantor KPK. 

"Lalu kami membuat rencana pengamanan terhadap pengunjuk rasa tersebut, dengan menempatkan personil sebanyak 190 orang yang terdiri dari petugas Sabhara dan Lantas," kata Argo.

Pada saat pelaksanaan unras, menurut Argo awalnya berjalan damai. Tapi kemudian massa merusak papan bunga ucapan di depan gedung KPK dan membakarnya.

"Karenanya petugas polisi memadamkan api dengan Apar atau alat pemadam api ringan," kata dia.

Namun kata Argo, massa tetap berteriak-teriak dan sempat terjadi adu mulut antara sejumlah pegawai KPK dengan pengunjuk rasa.

"Maka polisi mencoba melakukan fasilitator untuk mempertemukan perwakilan pengunjuk rasa dengan pegawai KPK. Namun pertemuan itu tidak terjadi," ujar Argo.

Karena kecewa, lanjutnya, massa pengunjuk rasa merangsek ke depan gedung KPK, untuk membuka selubung kain hitam yang menutupi logo KPK di depan gedung.

"Massa juga melempari petugas dan ke arah gedung KPK, dengan menggunakan kayu dari patahan papan bunga ucapan," kata Argo.

Kemudian polisi menahan massa yang mencoba merangsek dan bernegosiasi dengan pengunjuk rasa.

"Petugas kemudian mendorong massa untuk mundur dan bubar dengan menembakkan gas air mata," kata Argo.

Selanjutnya tambah dia, bantuan 1 kompi Sabhara didatangkan ke depan Gedung KPK untuk membantu pengamanan.

"Karoops, Direktur Shabara dan Kapolres Metro Jaksel dapat menenangkan pengunjuk rasa dan akhirnya mereka membubarkan diri," kata Argo.

Ditambahkan, unjuk rasa pro dan kontra terhadap sesuatu biasa dilakukan di instansi lain dan tidak hanya di KPK.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved