Revisi UU KPK

Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi: Saya Saja Diawasi Jadi Wajar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar isi Surat Presiden (Surpres) yang diberikannya kepada DPR RI terkait Revisi Undang-undang KPK

Soal Dewan Pengawas KPK, Jokowi: Saya Saja Diawasi Jadi Wajar
Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan keterangan pers terkait situasi di Papua kepada para jurnalis di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar isi Surat Presiden (Surpres) yang diberikannya kepada DPR RI terkait Revisi Undang-undang KPK.

Dalam Supres tersebut Presiden Jokowi juga menyepakati soal Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi mengakui jika ia menyutujui usul DPR RI untuk membentuk Dewan Pengawas (Dewas) untuk KPK.

Namun kata Presiden ada beberapa catatan yang ia tidak sepakat soal subtansi Dewas.

Setuju Revisi UU KPK, Hendropriyono: Hanya Tuhan Maha Esa yang Tidak Boleh Diawasi

“Isu lain saya juga memberikan catatan dan pandangan berbeda dengan subtansi yang diusulkan DPR RI,” ungkap Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Jumat (13/9/2019).

Menurut Presiden, wajar jika sebuah lembaga diawasi oleh lembaga lainnya.

Hal ini agar bisa menjaga agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

“Perihal keberadaan dewan pengawas ini memang perlu karena semua lembaga negara Presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan,” kata Presiden.

Dibahas DPR Malam-malam, Revisi UU KPK Diputuskan Jalan Terus, Ini Tiga Keinginan Presiden Jokowi

Ia juga mencontohkan jabatannya yang juga diawasi oleh BPK dan DPR RI.

“Misalnya Presiden, Presiden saja diawasi, diawasi BPK dan DPR jadi kalau ada pengawasan itu menurut saya wajar,” kata Kepala Negara.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved