Kata Pakar Hukum Soal Wacana Pembentukan Dewan Pengawas KPK Jadi Usulan Revisi Undang-Undang KPK

Pakar Hukum Universitas Lampung Yhanu Setiawan mengatakan, wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan suatu keniscayaan.

Kata Pakar Hukum Soal Wacana Pembentukan Dewan Pengawas KPK Jadi Usulan Revisi Undang-Undang KPK
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Kini Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, sepakat atas wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Diketahui, wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi salah satu usulan dalam revisi undang-undang KPK.

Sejalan dengan hal itu, Pakar Hukum Universitas Lampung Yhanu Setiawan mengatakan, wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan suatu keniscayaan.

“Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan,” terang Yhanu Setiawan saat dihubungi wartawan, Jumat (13/9/2019).

Sedang Beraksi Memeras, 55 Preman di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen Ditangkap

Bersinergi dengan KPK, Garuda Indonesia Gelar Forum Profesional Berintegritas

Hasil Survei, Warga Depok Menginginkan Pemimpin Milenial

"Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menerapkan checks and balances agar tak ada otoritas berlebih yang dimiliki oleh suatu lembaga negara"

“Semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi,” lanjutnya.

Mantan anggota Komisi Informasi Pusat itu menjelaskan, Dewan Pengawas KPK nantinya akan berikan batasan yang jelas dan terukur.

Hal itu terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.

VIDEO : Ketua KPK Curhat Minta Draf Revisi UU KPK tapi Tak Kunjung Diberi

Garuda Indonesia Alami Kecelakaan di Kualanamu, Pendaratan Dipindah

(Breaking News) Garuda Indonesia Pembawa Jamaah Haji Alami Kecelakaan Sampai Melintang di Landasan

Halaman
1234
Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved