Berita Video

VIDEO: Soal Revisi UU KPK, Wapres JK : Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan menyetujui beberapa poin dari Revisi UU KPK

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Namun, tidak seluruhnya. Melainkan hanya sebagian.

"Jangan lupa, itu (baru) draf. Sekarang pemerintah (sedang) membikin intinya. Pemerintah hanya menyetujui beberapa hal. Tidak semua disetujui," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta pada Selasa (10/9/2019).

Kang Daniel Coba Karir Baru Memandu Acara Streaming di Aplikasi

Kalla memberikan beberapa contoh pasal revisi yang tidak akan disetujui pemerintah. Antara lain, soal penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung.

"Seperti, katakanlah ada dalam (draf) itu, penuntutan harus koordinasi dengan Jaksa Agung. Enggak perlu itu," lanjut Kalla.

Selain itu, mengenai penghapusan wewenang KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

Kalla menegaskan, pemerintah akan mempertahankan KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam menagih LHKPN. Di sisi lain, ada beberapa poin revisi yang akan disetujui pemerintah.

Perseru Badak Lampung vs Persela Lamongan: Nil Maizar Instruksikan Tiga Poin

Antara lain, pembentukan Dewan Pengawas pada KPK serta menambahkan kewenangan bagi KPK untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Soal Dewan Pengawas KPK, Kalla berpendapat, hal itu dibutuhkan agar lembaga antirasuah itu berjalan sesuai aturan ketika bekerja.

Sementara, soal penambahan wewenang penerbitan SP3, Kalla mengatakan, hal tersebut diperlukan agar penetapan tersangka dapat segera dilanjutkan ke tahap P21 sehingga penyelesaian kasus tidak perlu berlarut-larut.

Emosi Pacarnya Dipaksa Bercinta, Siswa SMA Tikam Begal Hingga Tewas

"Jadi, mungkin dari sisi yang diusulkan DPR RI, paling yang disetujui pemerintah (cuma) setengah," ujar Kalla.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar, Kamis (5/9/2019) siang.

Draf revisi itu pun sudah dikirim kepada Presiden Jokowi. Kini, DPR menunggu surat presiden yang menandai dimulainya pembahasan revisi UU KPK antara DPR dan pemerintah.

KPAI Tuding Audisi Beasiswa Bulu Tangkis Djarum Dekatkan Anak pada Rokok

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Kalla Beberkan Mana Poin Revisi UU KPK yang Disetujui dan Tidak", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/10/16384961/wapres-kalla-beberkan-mana-poin-revisi-uu-kpk-yang-disetujui-dan-tidak.

Penulis: Muhamad Rusdi
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved