Breaking News:

Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Buat Rusuh, Wakil Ketua KPK: Malu Kita Ribut Dilihat Negara Lain

Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengajak wakil rakyat untuk duduk bersama kembali membahas Revisi UU KPK.

Antara
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, bersiap memberi keterangan pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian Pekerjaan PUPR dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari. Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp 3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membujuk para anggota DPR RI untuk menghentikan sementara wacana pembahasan Revisi Undang-undang KPK.

Menurutnya Indonesia harus malu karena perseteruan tersebut hingga dilihat negara lain.

Saut Situmorang menjelaskan jika KPK bukan menolak DPR RI untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persib Sudah Rombak Pemain Asingnya, Umuh Muchtar Beri Target Maung Bandung Posisi 5 Besar

Namun KPK menganggap jika revisi tersebut perlu dibawa ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibicarakan kembali terkait poin-poin yang akan diubah.

Saut menjelaskan, dalam draft yang diterima KPK dari DPR pada Februari 2016 pihak KPK menolak beberapa poin dari revisi tersebut.

Sebab menurut KPK, UU yang ada saat ini sudah mencakup mulai dari visi misi Prolegnas 2015-2019. Selama ini menurutnya KPK sudah menjalankan penindakan sesuai KUHAP.

Pun jika yang dikritik ialah pencegahan, menurutnya KPK sudah melakukan itu 4 tahun terakhir. Dimana KPK rajin keliling daerah untuk mengingatkan Kepala Daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Punya Kesalahan Saat Peristiwa G30S/PKI, Soeharto Todongkan Pistol ke Panglima TNI Herman Sarens

Oleh karena itu menurut Saut, penting buat KPK dan DPR RI mencari titik temu kembali untuk pembahasan Revisi UU tersebut.

“Saya tadi bicara dengan Pak Arteria, Pak Arteria udahlah ini kita hentikan dulu, Pak Arteria dilantik dulu aja nanti kita bikin prolegnas baru, kita bikin naskah akademik lagi, kita lihat lagi dari awal,” kata Saut dalam sambungan teleconference di ILC Selasa (10/9/2019).

Jika memang kata Saut, DPR RI ngotot terkait poin penyadapan yang harus diatur, maka nanti Revisi tersebut harus disesuaikan dengan Undang-undang soal penyadapan yang ada.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved