Jokowi Janji Mekarkan Wilayah Papua, Mendagri Sibuk Cari Dasar Hukum

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih mencari dasar hukum pemekaran lima kabupaten di Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya, tokoh Papua meminta Presiden memekarkan wilayah dengan menambah lima provinsi pada wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut adalah Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

• Calon Pimpinan KPK Ini Mengaku Pernah Curiga OTT Adalah Jebakan

"Kami sedang cari dasar hukum, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran dalam tanda petik provinsi."

"Sudah diatur di UU tahun 99 kalau enggak salah, dasarnya itu," ujar Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurut Tjahjo Kumolo, permintaan pemekaran provinsi di Papua masih merupakan aspirasi.

• Bangun Istana Presiden di Papua Tidak Perlu Pertimbangan DPR, Mendagri Anggap Rumah Negara

Apabila kemudian aspirasi tersebut direalisasikan, bukan berarti pemerintah akan mencabut moratorium DOB (daerah otonomi baru)

Karena, pemekaran wilayah di Papua sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional yang belum terealisasi, yang kemudian ditagih oleh masyarakat Papua.

"Oh enggak (dicabut). Beda, lain. ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU-nya, hanya tertunda saja."

• Tugas Bappenas Tambah Lagi, Setelah Pindahkan Ibu Kota, Kini Harus Bangun Istana Presiden di Papua

"kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh Papua, dipertimbangkan, kita cek dulu," tuturnya.