Reformasi Birokrasi

Revisi UU KPK Dinilai Dilakukan Justru untuk Memperkuat KPK Bukan Jadi Melemahkan

Revisi UU tersebut justru dapat menguatkan KPK sebagai lembaga yang selama ini konsen dalam pemberantasan korupsi.

Revisi UU KPK Dinilai Dilakukan Justru untuk Memperkuat KPK Bukan Jadi Melemahkan
Tribunnews
Ilustrasi. 

Pengamat politik, Wempy Hadir menilai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bukan untuk melemahkan KPK.

Revisi UU tersebut justru dapat menguatkan KPK sebagai lembaga yang selama ini konsen dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, dia mendukung Revisi UU KPK yang saat ini digodok di DPR RI.

"Perlu ada perbaikan KPK, salah satunya melalui Revisi UU KPK."

"Karena, ironi dari temuan BPK bahwa ada miliaran rupiah tidak dapat dipertanggungjawabkan."

"Hasil audit BPK memberikan Status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2018," kata Wempi di suatu kafe Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (9/9).

Wempi mengaku bahwa Minggu (8/9) kemarin bicara soal polemik revisi RUU KPK kepada wartawan. Saat itu dia didampingi elemen Warga Peduli KPK.

Menurutnya, KPK perlu diawasi agar kinerjanya on the track (sesuai aturan hukum). Jangan karena superbody maka KPK tidak bisa diawasi.

Oleh karena itu, perlu ada lembaga pengawas atau badan pengawas untuk mengawasi KPK.

Pertempuran Hidup dan Mati Antara Seekor Anaconda dan Buaya di Amazon Lalu Lihat Siapa yang Hidup

Pria Terus Diserang Burung Gagak Tiap Hari dalam Kurun 3 Tahun Meski Dia Menyelamatkan Seekor Burung

Revisi UU KPK merupakan satu keniscayaan untuk memperkuat KPK. Sehingga jika ada pihak yang menolak Revisi UU KPK maka dipastikan pihak tersebut belum membaca draf - draf pasal yang ada di UU KPK yang direvisi.

Halaman
12
Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved