Capim KPK

GAWAT, 10 Capim KPK Akan Ditanyai Soal Revisi UU KPK, Jawaban Mesti Ditandatangani di Atas Materai?

"Penandatanganan tidak diperlukan karena bisa mengancam independensi dan kewenangan KPK ke depan. Padahal, UU KPK menegaskan KPK lembaga independen

GAWAT, 10 Capim KPK Akan Ditanyai Soal Revisi UU KPK, Jawaban Mesti Ditandatangani di Atas Materai?
setkab.go.id
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK saat menyerahkan sepuluh nama peserta yang lolos seleksi kepada Presiden Joko Widodo. 

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun menilai, penandatanganan surat pernyataan bermaterai terhadap calon pimpinan sebagai bentuk kontrak politik

Cara itu dianggap mengancam independensi dan kewenangan KPK ke depan.

"Penandatanganan tidak diperlukan karena bisa mengancam independensi dan kewenangan KPK ke depan. Padahal, UU KPK menegaskan KPK adalah lembaga independen," ujar Tama kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2019).

Inilah Jumlah Kekayaan 10 Capim KPK, Urutan Terbanyak dari Kepolisian Paling Kecil Advokat

Penasihat KPK Ibaratkan Capim KPK 2019-2023 Bermasalah sebagai Kucing Banyak Kurapnya

Beredar Video Panas Sumedang Dalam Dua Versi Diduga Pemerannya Suami Istri

Menurut Tama, uji kelayakan dan kepatutan capim KPK periode 2019-2023 terlalu bernuansa politik lantaran diadakan bersamaan dengan rencana revisi UU KPK.

"Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak etis dan akan mendegradasi kewibawaan KPK, tidak menutup kemungkinan, bisa memengaruhi independensi pimpinan juga ke depan," paparnya kemudian.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yenti Ganarsih (tengah) bersama tim menyampaikan keterangan pers di  Seketaris Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Pansel KPK akan menyerahkan hasil seleksi 10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 September mendatang.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Yenti Ganarsih (tengah) bersama tim menyampaikan keterangan pers di Seketaris Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). Pansel KPK akan menyerahkan hasil seleksi 10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 September mendatang. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Kendati demikian, Tama berharap pakta tersebut tidak terlalu berdampak pada komposisi pimpinan lembaga antirasuah yang baru ke depan.

VIDEO: 17 Unit Damkar Diterjunkan Padamkan Api di Gudang Kain Kapuk Muara

Sebab, surat pernyataan tertulis itu tidak akan berimplikasi hukum yang serius.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI ingin seluruh calon pimpinan KPK konsisten antara visi misi yang diungkapkan saat fit and proper test dan yang bakal dilakukan ketika sudah dilantik nanti.

Komisi III mengajukan surat berisi visi, misi serta komitmen para capim KPK yang dihimpun ketika fit and proper test untuk ditandatangani. Surat itu juga akan dilekatkan materai.

Jangan Abaikan Anak yang Suka Berada di Dalam Kamar Saja

"Jadi, kami tidak mau lagi ketika di fit and proper test (misalnya) bilang setuju (revisi UU KPK), bahkan di awal masa jabatan bilang setuju.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved