KPK

Revisi UU KPK, Guru Besar LIPI: Apa Pak Jokowi Mau Dikenang Sebagai Pembunuh KPK?

Pengamat politik senior Syamsuddin Haris menilai posisi Jokowi bisa terancam jika mendukung DPR RI dalam Revisi Undang-undang KPK.

Revisi UU KPK, Guru Besar LIPI: Apa Pak Jokowi Mau Dikenang Sebagai Pembunuh KPK?
Kompas.com Nabila Tsahandra
Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016) 

Pengamat politik senior Syamsuddin Haris menilai posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terancam jika mendukung DPR RI dalam Revisi  Undang-undang KPK.

Menurut Haris, Jokowi bisa dikenang sebagai Pembunuh KPK jika Revisi UUKPK tersebut terus dipaksakan.

“Pak @jokowi, mohon maaf, sekarang pilihan ada pada anda. Apakah ingin dikenang sbg Presiden pembela  @KPK_RI dan rakyat, atau sebaliknya sbg "pembunuh" KPK alias pembela para koruptor,” tulis guru besar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu dalam akun twitternya @Sy_haris pada Senin (9/9/2019).

Haris memang kencang menyuarakan permohannya kepada Presiden Jokowi agar tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) atas Revisi UU KPK yang sudah disepakati anggota dewan.

Revisi UU KPK, Profesor LIPI: Jokowi Jangan Jadi Kutukan Seperti DPR RI

Seharusnya KPK Jangan Merasa Dikebiri dengan Adanya Revisi UU KPK

Menurut Haris, pelemahan KPK yang termuat dalam poin-poin Revisi UU KPK dapat memporak-porandakan fondasi ekonomi yang sudah dibangun Jokowi 5 tahun terakhir.

“Pak @jokowi, anda berpotensi teriak-teriak sendiri tentang investasi. Investor tidak akan tertarik melirik negeri kita jika birokrasi ber-belit-belit dan korupsi masih merajalela,” jelas Haris.

Oleh karenanya kata Haris sebagai Kepala Negara Jokowi harus melawan upaya sistematis untuk mencegah para politisi Partai Politik di DPR RI melumpuhkan KPK.

“Pak @jokowi, jika anda memiliki komitmen memperkuat @KPK_RI dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, kini saatnya anda sebagai Presiden menolak niat busuk parpol-parpol di DPR melumpuhkan KPK melalui revisi UU KPK. Pak Presiden, tunjukkan bhw anda punya nyali,” cuit Haris Kamis (5/9/2019) lalu.

Menurut Haris, Revisi UU KPK merupakan cara licik para pencuri uang rakyat untuk melumpuhkan KPK.

“Terlampau besar risiko bagi bangsa kita jika KPK lumpuh dan maling-maling berdasi itu berkuasa,” imbau Haris.

Halaman
123
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved