ACTA Akan Judicial Review RKUHP Jika Disahkan, Ini Alasannya

ACTA Akan Judicial Review RKUHP Jika Disahkan. Ini alasan ACTA sampai mau melakukan juducial review.

ADVOKAT Cinta Tanah Air (ACTA) mengaku tidak sepakat terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Rancangan KUHP, terutama tentang pasal penghinaan presiden dan pasal tentang Contempt of Court yang berpotensi akan membuat iklim demokrasi Indonesia kembali ke jaman kolonial.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko kepada Warta Kota, Senin (9/9/2019).

"Pasal Penyerangan kehormatan atau harkat martabat Presiden dan wakil presiden dan begitu juga dengan pasal penyerangan integritas hakim akan memproduksi pasal karet baru. Sebab tidak ada terminologi dan batasan yang jelas antara kritik dengan menyerang kehormatan," kata Hendarsam.

Komplotan Maling Gondol Perhiasan dan Uang Tunai di Pemukiman Perumahan Kemang Pratama Bekasi

Sejatinya kata Hendarsam, Presiden dan Hakim adalah abdi negara dan abdi rakyat, sehingga kritik dan saran adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk bersama sama membangun bangsa ini;

"Dan oleh karena itu, apabila Presiden tetap mensah kan RKUHP tersebut maka ACTA akan berada dalam garis terdepan untuk melakukan jihad konstitusi dengan mengajukan Judicial Review terhadap pasal-pasal jaman batu tersebut," kata Hendarsam.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved