Menaker Siapkan Langkah untuk Atasi Dampak Revolusi Industri 4.0

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas nasional.

Menaker Siapkan Langkah untuk Atasi Dampak Revolusi Industri 4.0
Istimewa
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Pra-Munas Kagama di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9/2019). 

Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia atau SDM sebagai prioritas nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan tahun ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun rencana jangka menengah pembangunan SDM termasuk salah satunya dengan peluncuran Kartu Pra Kerja pada 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Hanif dalam Seminar Nasional kedua Pra-Munas Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9/2019).

"Nanti di mana pemerintah mengalokasikan 10 triliun rupiah untuk melatih angkatan kerja kita agar memiliki kompetensi dan bisa masuk ke pasar kerja, atau bisa memulai wirausaha," kata Hanif yang bertindak sebagai keynote speaker.

Menurut Hanif, di tengah dunia yang berubah saat ini terutama dari struktur bisnis dan struktur ekonomi, maka inovasi yang menjadi kunci dari pertumbuhan dan kemajuan.

"Inovasi titik letaknya ada pada manusia," katanya.

Meski demikian, lanjut Hanif, ada sejumlah masalah dan tantangan yang harus dipahami bersama secara jernih menyangkut isu pembangunan SDM. Ia menilai daya saing SDM atau tenaga kerja Indonesia relatif rendah.

Hal itu berpangkal dari lulusan pendidikan formal yang belum siap kerja, kualitas SDM didominasi lulusan berpendidikan rendah, kesenjangan SDM tidak merata, produktivitas masih rendah, dan pihak industri belum berpihak pada tenaga kerja yang ada.

Di sisi lain, limpahan bonus demografi tahun 2025-2035 diperkirakan sebanyak 70 persen berasal dari usia produktif dan 30 persen berusia muda, antara 15-35 tahun.

"Kuncinya untuk mengelola bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta iklim ketenagakerjaan," ucap Hanif.

Halaman
12
Editor: Eko Priyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved