Reformasi Birokrasi

Seharusnya KPK Jangan Merasa Dikebiri dengan Adanya Revisi UU KPK

Selain KPK, masih ada Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi korupsi.

Seharusnya KPK Jangan Merasa Dikebiri dengan Adanya Revisi UU KPK
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Ilustrasi. Salah satu capim KPK dari unsur BPK, I Nyoman Wara saat menghadiri wawancara dan uji publik capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (27/8/2019). 

Sosok cendekiawan muda, Prof. Dr. Bambang Saputra SH, MH mengungkap, bahwa mengenai RUU KPK maka KPK tidak perlu khawatir atau merasa dikebiri atau dibantai.

Karena, dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini, KPK tidak sendirian. 

"Masih ada Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi korupsi."

"Saya yakin, sekarang, Kepolisian dan Kejaksaan profesional dalam menjalankan tugasnya," kata Bambang Saputra dalam Ngopi Santai dengan wartawan di sebuah Kedai Kopi kawasan Tajur, Kota Bogor, Sabtu (7/9/2019).

Nikita Mirzani Somasi Elza Syarief karena Dituduh sebagai Cepu Polisi

Menurutnya, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin maju, maka tidak bisa bekerja sendiri.

Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut harus melibatkan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Apalagi, penyidik yang bertugas di KPK juga berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan guna bekerjasama memberantas korupsi.

"Mengenai RUU KPK maka KPK tidak perlu khawatir atau merasa dikebiri atau dibantai."

"Karena dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini, KPK tidak sendirian."

"Masih ada kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi korupsi."

"Saya yakin, sekarang Kepolisian dan Kejaksaan sudah sangat professional dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Pemkab Bogor Ungkap Klaim bahwa Kawasan Mereka Bebas Hewan yang Kena Rabies sejak 2018

Penyandang status guru besar termuda Indonesia ini memaparkan, memasuki era revolusi 4.0, tingkat kejahatan korupsi sudah lebih canggih, para koruptor akan lebih licik dalam menjalankan aksinya. 

Oleh karena itu tanpa adanya bantuan dari Polri dan Kejaksaan maka KPK tidak akan bisa berjalan dengan sendirian. 

Sehingga dalam menangani kasus-kasus mega korupsi di negeri ini KPK tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus bersinergi dengan institusi lain yang memiliki tugas yang serupa.

"Adanya pasal-pasal dalam RUU itu terbaca bahwa di era digitalisasi ini sudah semestinya KPK bersinergi dengan institusi lainnya yang justru memperkuat dan bukan sebaliknya," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan.

Kata “memperkuat” di sini bukan berarti RUU harus dirancang dan dipaksakan untuk membuat KPK menjadi lembaga negara yang superbody.

Bersinergi juga harus dipahami bahwa suatu upaya pemberantasan korupsi itu agar jalannya tidak sempoyongan dan berjalan sempurna, maka harus dilakukan secara komprehensif.

Dari sudut pandang tersebut, maka letak keberhasilan pemberantasan korupsi itu adalah pada pencegahan yang dilakukan sebelumnya, dan bukan penangkapan-penangkapan setelah terjadinya. 

"Paradigma inilah (penangkapan) yang sudah semestinya diluruskan."

"Dalam menangani kasus korupsi keberhasilan KPK adalah pada pencegahannya dan bukan penangkapannya."

"KPK merupakan suatu lembaga di hulu yang menyadarkan orang-orang agar tidak berlaku korupsi, dan bukan menunggu di hilir untuk menangkapi siapa-siapa yang korupsi," urainya, seraya menambahkan bahwa jangan berburuk sangka bahwa RUU ini kepentingan siapa, tetapi yang harus dipahami bahwa RUU yang sekarang itu eksistensinya jauh lebih komprehensif  dibanding UU KPK yang lahir sebelumnya.

Lebih lanjut Prof. Dr. Bambang menilai, RUU itu dibuat untuk memperkuat KPK sebagai lembaga antirasuah, maka kesuksesan KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak terlepas dari peran serta semua elemen bangsa, terutama lembaga-lembaga negera yang lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

"Letak kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi itu justru karena merangkul lembaga-lembaga lainnya untuk bekerja sama," katanya.

Atas dasar itu, dengan adanya RUU KPK yang komprehensif adalah sebuah keharusan demi perbaikan negeri ini ke depan, pemberantasan korupsi tidak dilakukan hanya sebatas penangkapan-penangkapan yang dianggap sebagai prestasi, akan tetapi pencegahan-pencegahan sebelum terjadinya tindakan korupsi itulah yang paling utama.

Karena, majunya suatu bangsa ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakatnya untuk tidak korupsi.

"Hemat saya, Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak setengah hati dalam menyikapi persoalan RUU KPK ini dan segera memerintahkan menterinya untuk membahas RUU tersebut bersama DPR untuk segera disahkan," katanya.

Oleh karena itu, Bambang menilai, RUU KPK harus segera disahkan karena sebagai sebuah lembaga yang menangani kasus-kasus korupsi yang besar dari sisi restorative justice (keadilan bagi semua pihak) maka sudah sepantasnya KPK memiliki undang-undang yang lebih konprehensif. 

Apalagi, penanganan korupsi selalu menjadi masalah yang kompleks, maka sudah ideal jika Presiden mengakomodasi semua pihak demi kebaikan bersama, dan bukan mempeti-es-kan RUU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

"Harapannya, duduk bersama membahasnya adalah langkah dan solusi terbaik yang diambil presiden," paparnya. 

Bambang menyarankan untuk menolak Revisi UU KPK, Pimpinan KPK harus berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Apalagi Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, adanya penolakan karena RUU KPK dinilai melemahkan kinerja KPK sehingga bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. 

"Berdasarkan aturan-aturan tersebut menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi, yang pelaksanaannya diatur secara khusus dan independen dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," kata Bambang.

Sementara dalam revisi UU KPK, secara spesifik dalam proses penyadapan perlu dilaporakan ke Dewan Pengawas KPK yang bentukannya disusun oleh DPR sendiri.

Setidaknya 9 poin draft revisi UU KPK yang ditolak yaitu: Independensi KPK terancam, Penyadapan dipersulit dan dibatasi.

Pandangan Hotman Paris Hutapea Menanggapi Pelaporan Elza Syarief Anggap Tidak Ada Unsur Pidana

Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi, Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas, Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan dan Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN.

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved