Pegawai: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati pada Masa Presiden Jokowi

RIBUAN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pegawai: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati pada Masa Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Karangan bunga terpampang di depan Gedung KPK, Jumat (6/9/2019), berisi sindiran dan kata-kata penyemangat pemberantasan korupsi, terkait isu revisi UU KPK. 

RIBUAN pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mereka membawa poster yang berisikan penolakan terhadap revisi UU tersebut.

Perwakilan Pegawai KPK Henny Mustika Sari pun melakukan orasi penolakan revisi UU tersebut.

Ini Sembilan Poin Draf Revisi UU KPK yang Bisa Melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurutnya, berbagai upaya pelemahan telah dialami lembaga anti-rasuah di setiap era pemerintahan.

Henny menegaskan, jangan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejarah mencatat matinya KPK.

"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Sukarnoputri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK."

Revisi UU KPK Batal Jika Jokowi Tak Keluarkan Surat Persetujuan

"Dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," tegas Henny saat berorasi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan kehadiran KPK sebagai 'pembeda' adalah dengan dilahirkannya UU KPK.

UU itu dibuat guna memastikan KPK tetap independen.

Fahri Hamzah Bilang Revisi UU 30/2002 Permintaan Pimpinan KPK

Menurutnya, tanpa hadirnya hal tersebut, KPK telah mati.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved