Berita Video

VIDEO: Pengecatan Label Keluarga Miskin di Tangerang Mendapat Protes

"Ini strategi saya agar penerimaan bantuan PKH tepat sasaran. Memang ada yang mencibir, tapi banyak juga yang setuju," ujar Suli

VIDEO: Pengecatan Label Keluarga Miskin di Tangerang Mendapat Protes
Warta Kota
Pelabelan Keluarga Miskin di Tangerang 

Pemerintahan Kota Tangerang melalui Dinas Sosial melakukan terobosan kebijakan terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Sejumlah warga yang terdaftar dalam PKH ini tiap rumahnya dipasangi stiker atau dicat labelisasi miskin. 

Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Ada yang menilai bahwa langkah yang diambil Pemkot ini tidak manusiawi dan ada pula yang memberikan dukungan. 

Hal itu diungkapkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Suli Rosadi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan strategi yang dilakoninya.

"Ini strategi saya agar penerimaan bantuan PKH tepat sasaran. Memang ada yang mencibir, tapi banyak juga yang setuju," ujar Suli saat dijumpai Warta Kota di Kantor Dinsos Kota Tangerang, Jumat (6/9/2019).

Ia pun bekerja sama dengan aparatur setempat seperti Camat dan Lurah untuk memberi label warga miskin kepada masyarakat yang terdaftar PKH. Rumah - rumah penduduk itu dipasangi stiker bahwa yang bermukim di tempat tersebut merupakan warga tidak mampu. 

"Ini yang kami labelisasi terhadap masyarakat yang mampu, tapi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka rumah bagus, punya warung dan mobil. Tapi terdaftar PKH. Makanya kami pasang label itu agar mereka malu dan jera," ucapnya.

Suli mengaku ini memang bagian taktik yang dilakukan dalam melakukan penyaringan terhadap warga miskin di Kota Tangerang. Setelah dilakukan kebikan tersebut, banyak masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan akhirnya memundurkan diri. 

"Ada ratusan warga yang akhirnya mundur dari PKH setelah kami pasangi lebel miskin di rumahnya," kata Suli. 

Suli merinci sebanyak 32.129 warga Kota Tangerang yang terdaftar PKH mendapat bantuan langsung dari Kementerian Sosial. Saat ini pun pihaknya terus melakukan pendataan bagi masyarakat yang memang benar - benar berhak mendapatkannya. Dirinya juga mengakui bahwa ada kekeliruan pendataan sejak awal sehingga warga mampu terdaftar menerima bantuan dari pemerintah.

"Enggak semuanya yang terdaftar PKH kami beriksan labelisasi miskin. Labelisasi miskin hanya kami pasang di rumah - rumah warga yang mampu tapi mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan ini kan nilainya berkisar Rp. 6 juta, dapat sembako gratis juga. Jadi biar tepat sasaran saja. Kami juga sedang memperbaiki data siapa saja yang berhak mendapatkan," ungkapnya. (dik)

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved