Pelayanan Publik

Rumah Duka Cinere Disegel Satpol PP Kota Depok karena Menyalahi Izn dan Mengganggu Aktivitas Warga

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terpaksa menyegel Rumah Duka di Cinere, Depok lantaran tak mengantongi izin.

Rumah Duka Cinere Disegel Satpol PP Kota Depok karena Menyalahi Izn dan Mengganggu Aktivitas Warga
Satpol PP Kota Depok
Mereka mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan. 

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menyegel Rumah Duka di Cinere, Depok lantaran tak mengantongi izin.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdianny mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan.

"Sudah berkali-kali dilakukan pembinaan tetapi tidak kunjunh sadar, jadi, dilimpahkan ke Satpol PP, kami pun bertindak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)" kata Lienda saat ditemui wartawan di Gedung Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok, Jumat (6/9/2019).

Awalnya, Lienda mengatakan, jika merunut pada surat izin, bangunan tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai tempat penyewaan ambulans.

"Cuma memang ijinnya sudah lama habis, untuk waktu detailnya kapan saya lupa," kata Lienda.

Mereka mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan.
Mereka mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan. (Satpol PP Kota Depok)

Setelah izin habis, bangunan tersebut beralih fungsi sebagai Rumah Duka.

Selain pelanggaran terkait ijin, Lienda juga mengatakan banyak laporan dari warga sekitar yang terganggu dengan aktivitas yang ada di Rumah Duka.

"Ada juga mengganggu keamanan dan ketertiban, ketika ada acara (di rumah duka), aktivitas warga jadi terganggu karena jalanannya terhalang," kata Lienda.

Namun, saat ditanya penyegelan tersebut berbau SARA, Lienda menampik.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh pihaknya itu tidak ada unsur SARA.

"Bukan (soal SARA), (soal) perizinan paling utama," kata Lienda.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Depok, Taufiqurakhman mengatakan, pihaknha telah memberi peringatan tertulis sebelum dilakukan penyegelan.

"Namun, mereka tidak menghiraukan surat peringatan, maka terpaksa kami lakukan penindakan," kata Taufiq.

Mereka mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan.
Mereka mendapat laporan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) bahwa bangunan tersebut menyalahi aturan. (Satpol PP Kota Depok)

Proses penindakan berlangsung kondusif, Taufiq mengatakan penyegelan yang dilakukan dengan pemasangan plang itu sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2016, dan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian dan Transmastibum.

"Jika pembongkaran ini merupakan sanksi administratif, belum bisa dilakukan karena banyak faktor, maka langkah penegakkan aturan melalui jalur sanksi penyegelan sementara," kata Taufiq.

Pria Terus Diserang Burung Gagak Tiap Hari dalam Kurun 3 Tahun Meski Dia Menyelamatkan Seekor Burung

Melaney Ricardo Geram karena Tak Terpikir Bisa Dilibatkan dalam Perseteruan antara Elza dan Nikita

Kebijakan Perluasan Ganjil Genap Dinilai Melanggar UU dan Keadilan Publik

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved