Reformasi Birokrasi

Pegawai KPK Seharusnya Wajib Netral dan Jangan Ikut Campur Penyeleksian Capim KPK

Mereka harus bersikap netral terhadap Calon Pimpinan KPK yang diseleksi Panitia Seleksi (Pansel).

Pegawai KPK Seharusnya Wajib Netral dan Jangan Ikut Campur Penyeleksian Capim KPK
Warta Kota/Henry Lopulalan
Pegawai KPK dinilai berlebihan dengan menolak seleksi Capim KPK. Mereka juga menolak revisi UU KPK. 

Pengamat hukum dari Universitas Airlangga (Unair), Emanuel Sujatmoko meminta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap netral terhadap Calon Pimpinan (Capim) KPK yang diseleksi Panitia Seleksi (Pansel).

Statusnya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan yang sangat istimewa, maka sudah seharusnya pegawai KPK tidak ikut-ikutan menolak Capim KPK.

Hal itu diutarakannya kepada wartawan di salah satu restoran di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, para pegawai KPK harusnya netral, tidak boleh bersuara (ada Capim KPK yang diduga bermasalah). "Pegawai KPK itu seperti pegawai negeri sehingga harus netral. Kalau sudah bersuara keras seperti itu berarti ada keberpihakan," katanya.

Emanuel menegaskan, proses seleksi Capim KPK yang dilakukan Pansel telah berlangsung transparan dan terbuka semua. Hasil seleksi telah mengerucut ke 10 nama dan akan menjalani fit and proper test di DPR.

Oleh karena itu yang menentukan 5 dari 10 Capim KPK yang terpilih menjadi Pimpinan KPK adalah di DPR bukan di pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebetulnya yang sangat menentukan ada di DPR bukan di Presiden. Karena nanti di fit and proper test ada seleksi yang dilakukan DPR. Dari 10 capim KPK ditetapkan menjadi 5 pimpinan KPK," ujarnya.

Emanuel menjelaskan lebih jauh bahwa selama ini seolah-olah ada pihak yang menyerang Presiden dan menyalahkan tim Pansel terkait 10 nama Capim KPK yang diduga di antaranya bermasalah.

"Pansel telah bekerja cukup fair dan terbuka. Istilah dugaan-dugaan terkait di antara 10 nama Capim KPK juga tidak bisa dianggap perbuatan melanggar hukum," imbuhnya.

Oleh karena itu, seharusnya semua pihak menggunakan praduga tidak bersalah. Dan dia mempertanyakan kalau itu dari pegawai KPK sendiri kenapa tidak dilakukan penangkapan dari dulu saja. Bukan hanya diduga - duga. "Itu kan artinya tidak fair play. Kita kan negara hukum ya kembali ke negara hukum. Kalau dugaan kan hanya sangkaan. Kalau sangkaan itu belum tentu benar," kata Emanuel.

Pada kesempatan itu Emanuel juga tidak sepakat jika ada isu kelompok oposisi akan menjegal kinerja Pansel Capim KPK. Walaupun saat ini ada banyak juga kelompok-kelompok atau pressure group yang bekerja supaya orang - orang dari kelompoknya yang bisa masuk menjadi Capim KPK. "Itu sebenarnya yang saya lihat," imbuhnya.

Seperti diketahui bahwa saat ini 10 nama Capim KPK telah masuk ke DPR. Sepuluh nama Capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi adalah, Alexander Marwata (pimpinan KPK), Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (auditor), Johanis Tanak (Jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya (PNS), dan Sigit Danang Joyo (PNS).

Dan selanjutnya, DPR RI melalui Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon pimpinan KPK, untuk memilihnya menjadi lima nama.

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved