Penataan Trotoar

Koalisi Pejalan Kaki Peringatkan Anies Kemungkinan Menabrak Undang-Undang

Penggunaan trotoar mengacu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 131 ayat 1 yang berisi hak untuk pejalan kaki

Koalisi Pejalan Kaki Peringatkan Anies Kemungkinan Menabrak Undang-Undang
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. 

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar jalan Jakarta mendapat kritik dari Koalisi Pejalan Kaki (KoPK).

Ketua KoPK Alfred Sitorus mengingatkan Anies selama ini penggunaan trotoar mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 131 ayat 1, yang berisi hak untuk pejalan kaki di trotoar.

"Saya enggak perlu berpikiran yang lain-lain, tapi yang perlu kita bilang bahwa itu bagian dari jalan, menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009," ujarnya seperti dilansir Kompas.com, Kamis (5/9/2019)

Anies menggunakan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, sebagai landasan mengakomodasi PKL di trotoar.

Anies Baswedan Bilang Semua Trotoar di Indonesia Bisa Dipakai untuk Berjualan

Ini Respon PSI Soal Pernyataan Anies Putusan MA Kedaluwarsa

Permen PUPR itu terbit berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun, menurut Alfred, Pemprov DKI seharusnya tetap mengacu pada peraturan tertinggi, yaitu undang-undang.

Ia mengkhawatirkan, jika aturan yang dipakai pemerintah di daerah seringkali bertabrakan dengan aturan pusat.

 "Jangan sampai ada aturan yang terlewati. Jadi jangan sampai ada perselisihan paham antara regulasi di pusat dan daerah. Saya sudah sampaikan agar kita bisa duduk bareng. Mana aturan yang misleading, saling tabrakan," tuturnya.

Alfres mengatakan, pengaturan di area jalan seharusnya menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kita bicara tentang pemanfaatan di jalan raya itu rujukannya apa (undang-undang) itu atau yang lain? Jadi bicara ruang, semua ruang,  tapi kan ini ada eksplisit mengenai aturan tersebut," lanjut Alfred.

Anggota Dewan Kritik Langkah Pemprov DKI Siapkan Trotoar untuk PKL

Masih Rendah Warga DKI Gunakan Trotoar, Anies Nyatakan Jakarta Ramah bagi Pejalan Kaki

Halaman
1234
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved