Wali Kota Bekasi Ungkap Alasan Honor Ketua RT dan Ketua RW akan Dihapus karena Tidak Ada Uangnya

Kader Posyandu/PKK, linmas dan keagamaan di Kota Bekasit terancam dihapus dari perencanaan anggaran belanja pegawai t ahun 2020 mendatang.

Tentunya, hal itu menimbulkan keluhan dari para ketua RT, RW, dan lainnya.

Menjawab hal tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut rencana pemberhentian honor RT, RW dan lainnya masih tahap evaluasi.

Hal itu mengingat akan kondisi keuangan yang ada di Kota Bekasi.

"Bukan diberhentikan, tapi dievaluasi, nanti, disampaikan. Kan kalau engga ada uangnya, tapi ada di APBD-nya tetap saja engga bisa diselesaikan," ujar Rahmat Effendi di Kota Bekasi, Senin (2/9/2019).

Pepen sapaan akrbanya mengaku akan membicarakan soal evaluasi dana honorium untuk APBD 2020 bersama DPRD Kota Bekasi.

"Rencana memang akan dievaluasi, hasilnya apa belum tahu kan," ucap dia.Kemudian saat ditanya, tidak diberikan honor RT RW akan menganggu kinerjanya, Pepen menyebut akan diukur dan dibahas juga bersama DPRD.

"Ya sekarang kita lihat menganggunya sampai dimana kan sudah diukur, finalnya kan nanti," kata dia.

Pemerintah Kota Bekasi memastikan pencairan honorarium RT RW, Kader Posyandu/PKK, linmas dan keagamaan tertunda.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Senin (2/9/2019).

Renny yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan hingga Maret 2019 honorarium sudah di cairkan.

Kemudian beberapa bulan ini ditunda pembayaran karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

"Ini dilakukan Intinya agar terjadi keseimbangan fiskal. Efsiensi pemberian insentif kemasyarakatan juga untuk menyeimbangkan kondisi keuangan," ucap Renny.

Renny mengungkapkan atas tertundanya honorarium, Pemkot Bekasi telah menetapkan prioritas pembayaran insentif kemasyarakatan pada APBD Perubahan 2019.

Dijelaskan dia, pencairan honorarium kemasyarakatan sudah masuk pada APBD Perubahan 2019.

Setelah pembahasan di DPRD Kota Bekasi, APBD Perubahan sudah ditetapkan dan sekarang masih proses evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Di APBD Perubahan2019 juga sudah memuat hal itu. Namun masih di koreksi Pemprov Jabar," ungkap Renny.

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan anggaran ini, Pemerintah Kota Bekasi tengah menggencarkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kita sedang genjot PAD dari sektor PBB maupun dari berbagai sektor lain agar kondisi keuangan kembali stabil," kata dia.

Diketahui, Pemberian Insentif kepada RT sebesar Rp 1.250.000 dan Insentif RW sebesar Rp 1.750.000 dan Kader Posyandu sebesar Rp 400 ribu, insentif pimpinan atau pemuka umat beragama sebesar Rp 300 ribu, pemelihara rumah ibadah sebesar Rp 200 ribu.

Kemudian insentif kepada pengurus majelis umat beragama tingkat kecamatan sebesar Rp 750 ribu, dan pengurus Majelis Umat Beragama tingkat kelurahan sebesar Rp 500 ribu

Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Jumlah RT sebanyak 7086, RW sebanyak 1013. Untuk pengurus dan anggota tim PKK , Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu ditotal berjumlah 16.101 orang.

Sebelummya, upah bulanan atau honor yang diterima aparatur RT dan RW di Kota Bekasi terancam dihapus dari perencanaan anggaran belanja pegawai tahun 2020 mendatang.

Bahkan sudah beberapa bulan ini, para RT dan RW di Kota Bekasi sudah tidak menerima honor dari Pemerintah Kota Bekasi.

"Sudah engga terima dari sekitar 4 bulanan, makanya kita bertanya-tanya ini ada apa. Padahal kita sudah tandatangan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)," ujar Imam Ketua RT 02 RW 02, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, kepada Wartakota, Senin (2/9/2019).

Imam menuturkan apalagi jika benar honor RT RW sudah mulai dihapuskan, ia sangat menyesalkannya. Pertama dilakukan secara mendadak maupun tak ada pemberitahuan terlebih dahulu.

"Kita sudah tandatangan SPJ, malah engga dikirimkan honornya. Terus saat kampanye janji Pepen (Walikota) kan engga bakal dihapus malah mau dinaikkan," keluh dia.

Imam menyebut Honor RT/RW sangat penting buat kegiatan maupun pembangunan lingkungan diwilayah. Pasalnya, uang iuran yang ditarik dari warga tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan.

Adapun warga ditarik iuran sebesar Rp 5.000 per bulan, sehingga total pihaknya hanya bisa mendapatkan Rp 1.300.000.

"Itu engga cukup, gaji dua hansip aja Rp 1,5 juta perbulan. Malah yang ada nombok, kalau ada uang honor itu kan bisa ditambah dari situ," ungkapnya yang telah jadi ketua RT selama 8 tahun.

Ia meminta agar Pemkot mempertimbangkan kembali soal penghapusan honor RT/RW tersebut. Jika itu dilakukan, maka berpotensi banyak yang malas untuk menjadi Ketua RT ataupun RW.

"Kalau seperti ini bisa pada engga mau jadi RT/RW," ucap dia.

• Kecelakaan Beruntun Tol Cipularang Libatkan 15 kendaraan Terbakar dan Mengakibatkan 6 Korban Tewas

• Tom Cruise 2020 Menargetkan Kursi Presiden Amerika Serikat untuk Menekuk Donald Trump

• Tom Cruise Bisa Ubah Peta Kekuatan Partai Republik Meski Donald Trump Adalah Petahana