Pelayanan Publik

Rusun Pengadegan Dihuni Warga Umum secara Bertahap

Tercatat, ada sebanyak 98 orang warga yang mengikuti tahap umum, yang menempati Rusun Pengadegan, disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola (UP) Rusun.

Rusun Pengadegan Dihuni Warga Umum secara Bertahap
Istimewa
Suasana Pengundian unit Rusun Pengadegan di kantor Unit Pengelola (UP) Rusun Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin (1/7/2019). 

Rampungnya proses pengundian serta administrasi bagi warga calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pengadegan pada akhir Agustus 2019 dilanjutkan dengan tahapan penghunianp.

Tercatat, ada sebanyak 98 orang warga yang mengikuti tahap umum, kini, mereka menempati Rusun Pengadegan. 
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola (UP) Rusun Jatinegara Barat selaku pengelola Rusun Pengadegan, Dwiyanti Chotifah.
Dipaparkannya, seluruh warga yang kini telah menghuni rusun yang berlokasi di Jalan Pengadegan 1, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan itu adalah warga yang telah lolos seleksi. 
Sejak awal, lanjutnya, calon penghuni diminta untuk melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi kartu nikah dan slip gaji. 
Selain itu, mereka diwajibkan melampirkan persyaratan tambahan, yakni Surat Pengantar Model (PM) 1 berisi keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan sesuai domisili, Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 
Usai berkas calon penghuni didata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta, data tersebut kemudian diversifikasi kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta terkait kepemilikan aset serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta terkait domisili calon penghuni rusun. 
"Kalau persyaratannya itu kan ditujukan bagi mereka yang tergolong MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), tandanya apa?"
"Pertama, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil, sepeda motor tidak lebih dari dua, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari catatan BPRD," ungkap Yanti. 
"Kalau Dukcapil itu melihat status dan domisili calon penghuni, mereka harus pasangan yang sudah menikah, domisili sesuai dengan berkas."
"Jadi, mereka yang masuk sekarang itu yang sudah lolos seleksi," katanya. 
Tahap penghunian Rusun Pengadegan yang telah dimulai sejak tanggal 21 Agustus 2019 katanya ada sebanyak 98 orang warga umum.
Sementara, unit tersisa yakni sebanyak 90 unit dipersiapkan bagi warga terdampak relokasi proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Hanya saja, dirinya belum mengetahui waktu pembukaan pendaftaran bagi warga relokasi hingga saat ini.
Sebab, pendaftaran rusun harus dibarengi dengan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
"Jadi, selain persyaratan utama dan tambahan, mereka yang termasuk warga relokasi akan dapat surat pengantar yang menunjukkan mereka benar termasuk warga penggusuran."
"Mereka berhak dapat unit rusun dengan harga yang tersubsidi, kalau penghuni umum itu bayar Rp 750.000 per bulan di luar air dan listrik, kalau warga relokasi cuma bayar Rp 456.000 per bulan," jelas Yanti. 
"Intinya, kita nunggu, kalau sudah ada rekomendasi dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), baru kita bisa jalan," katanya. 
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved