Pelayanan Publik

Rusun Pengadegan Dihuni Warga Umum Berbanding Terbalik dengan Peruntukan Ahok untuk Warga Relokasi

Sayangnya, rusun yang berlokasi di Jalan Pengadegan 1, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan itu justru dihuni oleh warga umum.

Rusun Pengadegan Dihuni Warga Umum Berbanding Terbalik dengan Peruntukan Ahok untuk Warga Relokasi
Wartakotalive.com/Feryanto Hadi
Proses pengundian kios bagi pedagang yang akan menempati pasar di area Rusunawa Pasar Rumput. 

Sekian lama ditunggu, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pengadegan akhirnya telah dihuni oleh warga.

Sayangnya, rusun yang berlokasi di Jalan Pengadegan 1, Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan itu justru dihuni oleh warga umum. 
Berbanding terbalik dengan cita-cita Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika mengonsepkan rusun bagi warga relokasi.
Rusun Pengadegan yang termasuk dalam 12 Unit Rusunawa baru di Ibu Kota itu justru dibuka perdana bagi warga umum. 
Salah satunya adalah Magda, warga RT 01/01 Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.
Dirinya yang merupakan warga relokasi normalisasi Kali Ciliwung terpaksa mendaftarkan diri lewat Tahap Umum. 
Keputusan tersebut sengaja diambil lantaran proyek Normalisasi Kali Ciliwung yang digaungkan pada era Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sekira tahun 2013, tidak kunjung terlaksana.
Sementara, dirinya bersama suami, Joko Suhartono telah bosan dengan banjir yang terus terjadi, selama puluhan tahun. 
"Alhamdulillah sudah masuk (huni) Rusun Pengadegan dari akhir Agustus kemarin. Sekarang sudah nggak khawatir banjir lagi," ungkapnya dihubungi pada Senin (2/9/2019). 
Walau begitu, dirinya mengaku tidak puas, lantaran bukan hanya dibebankan biaya layaknya warga umum, sejumlah tetangganya yang kini masih bermukim di sepadan Kali Ciliwung tidak dapat mendaftarkan diri. 
Hal tersebut dikarenakan proyek normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Pengadegan kembali mangkrak.
Akibatnya, rencana penggusuran hingga relokasi kembali tertunda dan tanpa kejelasan, hingga saat ini. 
"Tetangga saya banyak yang mau ke sini, tapi karena pendaftaran belum dibuka jadi nggak bisa daftar."
"Itu sebenarnya yang disayangkan, padahal warga itu sudah setuju untuk direlokasi, nggak ada lagi yang menolak," ungkapnya. 
Harapan yang semula dirasakan warga atas pergantian pemimpin yang kini, dijabat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan katanya, kini, sirna.
Terlebih, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta kembali melakukan pengukuran bidang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. 
Warga yang semula terdata diyakininya dapat berubah sebab trase Normalisasi Kali Ciliwung, kini, berbeda.
Hingga kini, diungkapkannya, warga tidak mengetahui kelanjutan proyek normalisasi Kali. 
"Jadi, di warga itu infonya simpang siur, RT bilang begini, eh ternyata beda sama lurah. Jadi nggak jelas itu gimana, padahal warga kan butuh kepastian," jelasnya. 
Daftar Jalur Umum
Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dirinya bersama tiga orang warga terdampak lainnya terpaksa mendaftarkan diri sebagai calon penghuni rusun umum.
Sehingga, mereka pun dibebankan kewajiban tarif sewa dan air yang berlaku bagi warga umum. 
Hal tersebut disampaikannya tertuang dalam kontrak antara calon penghuni dan Unit Pengelola (UP) Rusun Jatinegara Barat selaku pengelola Rusun Pengadegan.
Padahal, tarif tersebut diakuinya sangat memberatkan. 
"Terus terang, berat ya, tapi mau bagaimana, soalnya Ibu Yanti (Kepala UP Rusun Jatinegara Barat) bilang pendaftaran untuk warga relokasi itu belum pasti, sementara pendaftaran (daftar ulang) untuk warga umum di Rusun Pengadegan itu sampai Minggu kemarin," ungkap perempuan beranak tiga itu lirih. 
"Jadi, dilema sebenarnya, kita mau pilih dikategorikan warga relokasi, karena biaya sewanya itu Rp 505.000 sebulan, air juga disubsidi."
"Kalau masuk warga umum, biaya sewa itu Rp 765.000 sebulan, belum air dan listrik, jadi pengeluaran bisa Rp 1,5 juta sebulan," tambahnya. 
Besarnya pengeluaran tersebut katanya jauh berbanding terbalik dengan biaya hidupnya saat ini, yakni hanya membayar listrik berkisar Rp 400.000 per bulan.
Sebab, rumah yang ditingggalinya sekeluarga kini, berlokasi di lahan milik pemerintah, sedangkan air berasal dari air tanah. 
"Saya pernah tanya, kalau misalnya saya sudah daftar dan masuk rusun, apakah bisa masuk ke warga relokasi, bu Yanti bilang tidak bisa."
"Berat memang, tapi mau bagaimana lagi, dibandingkan tidak dapat rusun," ungkapnya. 
"Kita semuanya sudah sepakat, tidak ada lagi yang menolak."
"Kita inginnya itu segera pindah karena banjir karena itu, kita minta kebijaksanaan pemerintah untuk bisa segera pindahkan warga ke Rusun Pengadegan yang aman dari banjir," katanya.
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved