INFO KEMENAG

Pemberdayaan Umat Berbasis ZIS Mampu Kurangi Kemiskinan

Jika berbicara soal pengentasan kemiskinan di Indonesia, nampaknya tidak akan tuntas masalah ini jika hanya bertumpu kepada pemerintah, apalagi dana p

Pemberdayaan Umat Berbasis ZIS Mampu Kurangi Kemiskinan
INFO KEMENAG
Pembayaran Zakat di Tangerang 

WARTA KOTA, JAKARTA -

Jika berbicara soal pengentasan kemiskinan di Indonesia, nampaknya tidak akan tuntas masalah ini jika hanya bertumpu kepada pemerintah, apalagi dana pemerintah juga terbatas. Perlu pembiayaan alternatif agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat. Negara perlu menimbang pembiayaan alternatif melalui dana zakat, infaq, sadaqah (ZIS).

Sebenarnya pemerintah telah membentuk payung hukum tentang pengelolaan zakat melalui positivasi hukum positif dengan menerbitkan UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999; dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Kemudian undang - undang ini direvisi dan lahirlah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai hukum positif terbaru yang mempunyai kekuatan hukum dalam peraturan perundang– undangan di negara kita.

Sedangkan secara institusional, islam juga mempunyai beberapa institusi filantropi islam yang tertata baik dalam organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Merujuk Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dikutip dari https://bisnis.tempo.co (21 November 2018 pukul 05.48 WIB), menunjukkan bahwa serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun.

Sedangkan realisasi pengumpulan zakat oleh baznas baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliiun per tahun padahal potensi filantropi (kelompok kedermawanan) di Indonesia sekitar Rp 286 triliun.

Merujuk latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, Balai Litbang Agama Semarang telah melakukan suatu kajian untuk mengetahui implementasi pemberdayaan umat berbasis zakat, infaq, dan shadaqah (zis) yang telah dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) di tujuh kabupaten/kota di tiga provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketujuh kabupaten/ kota, yaitu kota Malang dan kabupaten Tuban (Jawa Timur), kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman (DIY), kabupaten Semarang, kabupaten Jepara dan kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah). Pemilihan sasaran penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Baznas di tiga provinsi tersebut.

Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas dapat dikategorikan menjadi dua bagian, konsumtif dan produktif. Di kabupaten Tuban ada program Zakat Community Development (ZCD), demikian pula program ZCD sedang dirintis di kabupaten Karanganyar. Program pemberdayaan ini juga dilakukan oleh Baznas di beberapa kabupaten/kota, baik yang dikelola secara langsung oleh Baznas maupun dilakukan oleh penyuluh-penyuluh Agama Islam Kementerian Agama.

Untuk pendistribusian ZIS konsumtif, diwujudkan dalam program beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, bedah rumah, santunan guru ngaji dan pembinaan muallaf. Sementara, penyaluran ZIS produktif digunakan untuk modal peternakan, modal usaha, pertukangan dan teknisi (bengkel), pendirian radio, pembangunan destinasi wisata dan kuliner, modal pendirian BMT dan Badan Usaha Milik Madrasah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan ZIS dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yakni dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Adapun faktor pendukung program pemberdayaan ZIS adalah ZIS merupakan ajaran Islam; potensi zakat yang besar; dukungan regulasi, fasilitasi dan keberpihakan pemerintah; serta kesadaran masyarakat muslim yang relatif tinggi membayar atau menunaikan ZIS.

Selain itu, semangat pengurus dan staf Baznas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS di tengah berbagai keterbatasan yang ada; dan sumber daya manusia Baznas yang professional dan capable juga menjadi faktor pendukung.

Sementara, faktor penghambat yang dimiliki Baznas yaitu sebagian pemerintah daerah kurang optimal dalam mendukung dan memfasilitasi Baznas; kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat, infaq, dan shadaqah melalui Baznas dan LAZ; Kurangnya publikasi melalui media massa (cetak, elektronik, medsos) terkait visi, misi dan program Baznas; dan minimnya database, dokumen, dan analisa yang dimiiliki Baznas.

Dari hasil penelitian tersebut, dikeluarkanlah rekomendasi kebijakan diantaranya optimalisasi Inpres No. 3 Tahun 2014 terkait kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat setiap bulan. Adanya instruksi dan sosialisasi “Gerakan Nasional Sadar ZIS ke seluruh elemen masyarakat, serta sosialisasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak. (*)

Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved