Profesor Jimly Asshiddiqie: Prospek Konsultan dan Pengacara Perpajakan di Indonesia Cerah

Pemilik sekaligus Pendiri Jimly School of Law and Government (JSLG), Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan, prospek jasa konsultan dan pengacara perpajakan di Indonesia akan sangat cerah dalam lima tahun ke depan.

Sebab persoalan pajak dalam lima tahun ke depan cukup banyak terutama dalam rule of the game untuk dipahami wajib pajak.

Karenannya para pengacara pajak atau jasa perpajakan harus bekerja profesional mulai saat ini.

"Sebab akan banyak tugas pengacara pajak lima tahun ke depan dan ini sangat menantang. Karena saya yakin, prospek jasa perpajakan dalam lima tahun ke depan akan sangat cerah, secerah wajah-wajah Anda saat ini," kata Jimly saat mengukuhkan anggota Perkumpulan Konsultan dan Pengacara Pajak Indonesia (PKPPI), di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2019).

Dalam acara bertema The Tax Warriors Leadership atau 'Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum Pajak Yang Berkeadilan' Jimly menjadi keynote speech.

• MENDADAK Mahasiswa Papua Meninggalkan Jakarta, Asrama Yahukimo Langsung Sepi, Ini Penyebabnya

• Kabar Diduga Ahmad Dhani Derita Penyakit, Mendadak Suami Mulan Jameela Dipindahkan ke Sel Khusus

• PRESIDEN Jokowi Ungkap Rahasia SBY saat Jadi Taruna dan Hubungan Ibunya dengan Ayah Megawati

"Persoalan pajak dalam lima tahun ke depan yang akan dihadapi terutama soal rule of the game-nya. Jadi tugas pengacara pajak akan banyak nantinya," kata Jimly.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, ke depan akan banyak jasa pengacara pajak dibutuhkan oleh wajib pajak.

"Dan tentunya dengan jasa para pengacara pajak, diharapkan pembayar pajak melakukan kewajibannya sesusai rule of the game, aturan yang ada," kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu, yang terpilih menjadi senator alias anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta itu.

Jimly menjelaskan, bahwa para pengacara pajak, terutama dalam hal ini anggota PKPPI harus bekerja semakin profesional.

• VIDEO Viral Hotman Paris Bikin Prabowo Subianto Tertawa Ngakak hingga Diam dan Bantah Ucapan Hotman

"Dengan komitmen bekerja secara profesional, maka saya ucapkan selamat pada saudara-saudara yang dikukuhkan. Selamat menempuh profesi baru. Semoga menjadi pengacara pajak yang bermutu dan berkualitas," katanya.

Mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu pun mengimbau kepada para anggota KPPI agar tidak berebut dalam mencari klien atau wajib pajak.

"Sebab jasa saudara akan sangat dibutuhkan. Jadi gak usah rebutan dalam cari klien, bagi-bagi saja," katanya.

Ia juga berharap, Indoensia tidak hanya mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

"Pajak memang masih jadi andalan utama negara. Sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak. Dan 1700 triliun lebih APBN kita berasal dari pajak," kata Jimly.

• Tom Cruise 2020 Menargetkan Kursi Presiden Amerika Serikat untuk Menekuk Donald Trump

Karenanya, kata Jimly, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan pajak melalui dirjen pajak, kementerian keuangan dan pihak terkait lainnya.

"Semuanya harus berupaya keras mengumpulkan pajak agar target terpenuhi. Kalau tidak, proses pembangunan tidak jalan," katanya.

Di tengah proses penghimpunan pajak itu, kata Jimly, tentunya akan muncul banyak masalah.

"Misalnya kebocoran-kebocoran dan ketidakadilan. Tentunya ini butuh penegakan hukum. Maka, fungsi pengacara pajak, akan menjadi makin serius," katanya.

Ia berharap, ke depan, Indonesia tidak hanya mengandalkan pajak saja, tetapi ada sumber pendapatan lain seperti pariwisata dan lainnya.

• Isu Sandiaga Uno Diusir dan Ditampar Prabowo Subianto, Simak Pengakuan Lengkap Suami Nur Asia Uno

"Kalau mengandalkan pajak terus, nanti rakyat diperas terus. Tidak bisa seperti itu. Jadi tidak bisa peras rakyatnya sendiri terus," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua PKPPI, Huakanala Hubudi, atau yang biasa dipanggil Rahul mengatakan, hari pengukuhan anggota PKPPI ini sangat bersejarah.

"Hari ini adalah hari yang berbahagia serta bersejarah bagi PKPPI karena diadakan inaugurasi yang para pesertanya tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari 25 kota lebih yang ada di seluruh nusantara tercinta ini," katanya.

Para peserta yang menyebar di seluruh nusantara tersebut katanya merupakan aset dan bonus demografi yang dimiliki PKPPI sebagai rumah bersama para praktisi atau pengacara pajak.

• Ribuan Orang Kumandangkan Salawat Badar Sambut 1 Muharram di Bundaran HI

"Mari kita semua membangun rumah bersama ini sebagai suatu keluarga yang saling membahu, mendorong satu sama lain untuk berjuang bersama agar menjadi keluarga bahagia dan sejahtera," kata dia.

Rahul menyatakan, ke depan, anggota PKPPI akan menghadapi banyak tantangan khususnya di era revolusi 4.0.

Dimana di era itu semua bidang sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk bidang hukum mengalami transformasi digital yang sangat pesat.

""Karena semua menjadi terbuka dan transparan," ujarnya.

Menurut Rahul, Revolusi 4.0 akan mengubah pola pikir semua.

"Ya, pola pikir kita dari sebelumnya berbagai persoalan hukum khususnya pola perpajakan yang berbasis konvensional akan bergeser ke transaksional transparan," ujarnya.

• IPW Sebut Sejumlah Politisi dan Tokoh Senior Dikibuli dan Diprovokasi Oknum WP KPK

Rahul mengatakan salah satu program kerja yang sedang pihaknya jalankan adalah mencetak para pengacara pajak dan kuasa hukum pengadilan pajak Indonesia yang berkualitas dan berintegritas.

"Besar harapan kami selaku pengurus nasional PKPPI agar kiranya para praktisi atau pengacara pajak (PKP3) bisa memperjuangkan aspirasi para pembayar pajak sesuai harapan organisasi PKPPI yang kita cintai ini," kata Rahul.

Ke depan, katanya, PKPPI akan membentuk koperasi simpan pinjam sebagai bentuk dukungan untuk membantu para praktisi dan pengacara pajak.

Hal itu sebagi bentuk dukungan finansial menghadapi sengketa perpajakan yang ditangani.

"Serta, kami akan membuka entitas kerja komersial bersama dalam pendistribusian pekerjaan profesional dalam rangka sharing economy," kata Rahul.

• Terganggu Suara Dengkuran, Anak Tega Bunuh Ayah Kandungnya di Bekasi

Sementara itu, Ketua Panitia Inaugurasi Anggota PKPPI, Cornelys, menambahkan, saat ini, Jimly School of Law and Government (JSLG) dan PKPPI membuka pendidikan khusus praktisi atau.pengacara untuk kuasa hukum pajak dan kepabeanan.

"Mereka yang lulus akan mendapat gelar Certified Tax Lawyer atau CTL dan yang di luar itu memperoleh gelar Certified Tax Approrer atau CTA," katanya.

Menurut Cornelys mayoritas yang ikut pendidikan adalah advokat sebanyak 80 persen.

Ia berharap, para anggota PKPPI dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk membantu aspirasi para wajib pajak dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia menambahkan, PKPPI sudah berdiri sejak dua tahun lalu dan membantu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak secara benar serta menghindari pemungutan pajak yang semena-mena.

Salah seorang peserta yang juga anggota PKPPI dari Kalimantan, Nove Anggrayini, berharap,
PKPPI bisa memperjuangkan hak pendampingan pemeriksaan tersebut di luar pengadilan pajak untuk mempermudah wajib pajak yang tentunya tidak paham akan pajak.

"Karena, wajib pajak selama ini hanya boleh didampingi oleh seorang konsultan pajak bersertifikasi di luar pengadilan, ketika melakukan pemeriksaan pajak atau pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak," katanya.

Dalam Inaugurasi itu, para peserta juga mendapat kuliah umum dari Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Dr. Wahyu Wibowo.

"Para pengacara pajak tidak boleh menolak klien atau wajib pajak dengan alasan suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA. Juga harus menjaga kode etik. Punya etika sesama rekan sejawat. Jangan berkelahi. Harus saling berbagi karena advokat adalah profesi yang sangat terhormat," katanya.

Selain itu kata dia wajib melindungi klien dan menyelesaikan masalahnya.

"Karena tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan," kata dia. (bum)