IPW Sebut Oknum WP KPK And The Gang Gunakan Cara Komunis Tolak Hasil Kerja Pansel

Ketua Presidium Indonsia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, oknum Wadah Pegawai (WP) KPK and the Gang telah menggunakan cara cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja panitia seleksi (pansel) KPK, yang akan melahirkan capim baru lembaga anti rasuah itu.

"Cara cara komunis yang dilakukan oknum oknum tersebut tidak boleh ditolerir dan harus dilawan masyarakat," kata Neta kepada Warta Kota, Jumat (30/8/2019).

IPW, kata Neta, berharap Pansel KPK tetap bekerja serius untuk menuntaskan target kerjanya, di mana tanggal 2 September 2019 harus menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden.

"Dan Presiden tidak perlu mendengarkan, apalagi menanggapi cara cara komunis yang dilakukan oleh oknum WP KPK and the Geng untuk menggagalkan kerja Pansel," kata Neta.

Cara cara komunis yang dilakukan oknum WP KPK and the Gang itu kata Neta terungkap dalam Surat Terbuka Pegawai KPK yang dikirim ke berbagai pihak, termasuk ke Pansel KPK.

• MENDADAK Mahasiswa Papua Meninggalkan Jakarta, Asrama Yahukimo Langsung Sepi, Ini Penyebabnya

• Satu Anggota TNI Gugur, Simak Kronologi Kerusuhan Brutal di Kabupaten Deiyai Papua Diungkap TNI

• VIRAL Foto Leher Anggota Polisi Tertancap Panah di Papua Masih Hidup Hingga Sosok Serda Rikson Gugur

• Kronologi Anak Panah Menancap di Leher Anggota Polisi Bripda Dedi di Papua Hingga Sosok Serda Rikson

"Bahwa pada 29 Agustus 2019 pagi, ada sejumlah oknum WP KPK mengumpulkan sejumlah orang luar KPK di kantin KPK. Orang orang itu mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang membawa bawa keberadaan pegawai KPK," ujar Neta.

Padahal karyawan KPK katanya sangat tidak setuju dengan tindakan mereka.

Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak Irjen Firli menjadi capim KPK dan oknum tersebut akan menggalang demo untuk menolak keberadaan capim dari Polri.

"Semua biaya konsumsi dalam pertemuan itu ditanggung oleh oknum WP KPK tersebut. Dari sini terlihat ada tiga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum WP KPK tersebut," katanya.

• Ayah dan Anak Warga Lebak Bulus Meninggal Dahulu Lalu Dibakar Atau Sebaliknya? Ini Kata Polisi

• VIDEO : Riuh Tembakan Detik-Detik Penangkapan Pembunuhan Bayaran

Pertama, kata Neta, melakukan persekongkolan jahat untuk mengkriminalisasi capim KPK dari Polri.