Idealnya Pendataan Penerima Bantuan Sosial Jamsosratu Dimulai Saat Musyawarah Pembangunan Desa

"Idealnya, pendataan dimulai pada musyawarah pembangunan desa. Siapa saja warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, disebutkan satu-satu dalam musy

Idealnya Pendataan Penerima Bantuan Sosial Jamsosratu Dimulai Saat Musyawarah Pembangunan Desa
Warta Kota/Andika Panduwinata
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial kembali menganggarkan program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) pada tahun 2020. 

Pemprov Banten belum menerima penambahan data keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan, baik program keluarga harapan (PKH) maupun program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu).

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, Dinas Sosial Provinsi Banten, Budi Darma, mengatakan, pihak yang melakukan pendataan adalah kabupaten/kota secara berjenjang, mulai di tingkat desa hingga kecamatan. Setiap jenjang pendataan dilakukan verifikasi untuk memastikan data tersebut valid.

"Idealnya, pendataan dimulai pada musyawarah pembangunan desa. Siapa saja warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, disebutkan satu-satu dalam musyawarah tersebut. Data kemudian disampaikan ke kecamatan, kabupaten/kota dan diverifikasi secara berjenjang. Terakhir verifikasi dilakukan pemerintah pusat," ujar Budi kepada Wartakotalive.com, Jumat (30/8).

Ditanya soal realisasi Jamsosratu 2019, Budi mengatakan, sudah mencapai 83,12 persen untuk pencairan tahap pertama. Pada tahap pertama, keluarga penerima manfaat menerima bantuan senilai Rp1 juta dan pada tahap dua Rp 750.000.

"Keluarga yang sudah menerima bantuan tahap pertama sebanyak 41.559 atau 83,12 persen. Mengapa belum semua menerima bantuan tahap pertama, karena masih proses pembuatan rekening," ucapnya.

Jumlah penerima bantuan sosial melalui program program jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu) pada tahun 2020 masih sama seperti di tahun 2019 yakni sebanyak 50 ribu Kepala Keluarga (KK).

Anggaran yang yang diusulkan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial pada APBD 2020, masih sama dengan anggaran 2019, yaitu senilai Rp1.750.00 untuk masing-masing keluarga penerima manfaat atau rumah tangga sasaran.

Sehingga total bantuan untuk keluarga yang akan dialokasikan Pemprov Banten pada 2020 senilai Rp. 87 miliar.

Program Jamsosratu merupakan program bantuan sosial untuk warga Banten yang belum menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Data yang dihimpun dari Dinsos Banten menyebutkan program Jamsosratu yang rencananya dialokasikan pada APBD 2020 tersebar di semua kabupaten/kota.

Halaman
12
Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved