Seleksi Pimpinan KPK

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Dihujani Kritik, Moeldoko: Kalau Mau Cari Sempurna di Surga Aja

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak mempercayakan kerja Pansel KPK dalam menjaring calon pimpinan lembaga anti-rasuah.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak mempercayakan kerja Pansel KPK dalam menjaring calon pimpinan lembaga anti-rasuah.

"Sudah lah, percayakan pada tim seleksi. Kalau mau cari sempurna di surga aja lah," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi membentuk Pansel agar pemilihan pimpinan KPK dapat bekerja secara mandiri tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

BREAKING NEWS: Satu Anggota TNI Gugur Dipanah dan Disabet Parang di Papua

"Buat apa buat tim seleksi kalau diintervensi? Tim seleksi betul-betul mandiri, tidak ada Presiden intervensi," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyebut, ketika Jokowi sudah membentuk Pansel Capim KPK pada 17 Mei, dirinya yang mewakili mantan Wali kota Solo itu turut memberikan pembekalan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari Jokowi bersentuhan dengan Pansel Capim KPK.

Anggota TNI yang Gugur Terkena Panah di Papua Bernama Serda Rikson, Dua Polisi Juga Terluka Parah

"Tim seleksi pertama kali dia terima tugas, saya yang wakili berikan sambutan," ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pimpinan KPK meminta agar Presiden Jokowi tegas mengevaluasi dan tidak meloloskan calon pimpinan KPK bermasalah.

Hal itu disampaikan dalam kesempatan pernyataan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Bisa Dioperasikan Paling Lambat Desember 2019

Di antaranya adalah M Busyro Muqoddas, Abraham Samad, maupun Bambang Widjojanto.

Pertama, tidak menetapkan Iolosnya calon pimpinan KPK yang bermasalah.

Baik yang diduga melanggar etik ketika bertugas di KPK, pernah mengancam atau menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK, maupun tidak patuh LHKPN, menjadi 10 calon yang diserahkan ke DPR.

Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Niat, Masih Jauh

Kedua, meminta adanya pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung, sebelum Presiden menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR.

Busyro yang juga menjadi Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM ini menyatakan, pansel capim KPK periode ini belum mengakomodasi masukan dan keinginan publik.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved