Calon Pimpinan KPK Ini Sebut Operasi Tangkap Tangan Melanggar Prinsip Ilmu Hukum

CALON pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (Capim KPK) Johanis Tanak menilai, penanganan korupsi dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), adalah langkah yang keliru.

Johanis Tanak menyebut, OTT yang selama ini digunakan bertentangan dengan ilmu hukum.

Operasi, katanya, bermakna suatu kegiatan yang telah direncanakan.

• TOTAL Ada 20 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020, Ini Daftar Lengkapnya

Sedangkan tangkap tangan menurut ilmu hukum bukan direncanakan, tapi seketika itu terjadi tindak pidana dilakukan, maka seketika itu ditangkap.

Hal itu disampaikan Johanis Tanak kepada awak media, seusai seleksi wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Sesneg, Jakarta, Kamis (28/8/2019).

"Jadi bukan direncanakan ditangkap, sehingga menurut saya secara ilmu hukum itu keliru (penerapan OTT). Idealnya, kita harusnya pahami," kata Johanis Tanak.

• Fahri Hamzah Nilai Surat Kajian Pemindahan Ibu Kota Bikinan Jokowi Seperti Naskah Pengembang

Kendati demikian, Capim KPK dari unsur jaksa ini mengaku sangat antusias dalam memberantas korupsi.

Namun, aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku juga perlu diikuti.

"Kita tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku," ucapnya.

• Diungkap Dahlan Iskan, Gerindra Benarkan Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru

Ia mengatakan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat pencegahan dan penindakan.