Konsep Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Seperti Bumi Serpong Damai

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan ibu kota baru yang dicanangkan Presiden Jokowi di Kalimantan Timur, tidak akan dibuatkan wilayah otonomi baru.

Tjahjo Kumolo mengatakan ibu kota baru tersebut akan tetap menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seperti, ibu kota Malaysia saat ini, Putrajaya dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kota Tangerang Selatan.

• Baru Dilantik, Anggota DPRD dari PSI Kritisi Transparansi Anggaran Pemprov DKI dan Ganjil Genap

“Ibu kota baru nantinya tidak akan dibuat sebagai daerah otonomi baru, bukan dibuat menjadi kabupaten atau kotamadya sendiri."

"Konsepnya seperti Putrajaya di Malaysia atau kalau di tempat kita ada BSD,” ungkap Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Tjahjo Kumolo menerangkan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur nantinya tidak akan mengurangi peran penting Jakarta bagi Indonesia ke depan.

• Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi Berikan Empat Catatan Ini

Ia mengatakan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi bagi Indonesia.

“Pusat ekonomi akan tetap di Jakarta. Pemindahan ibu kota secara prinsip hanya memindahkan ibu kota pemerintahan."

"Karena, Jakarta sudah memiliki beban yang terlalu berat, air bersih saja sudah menjadi masalah di sini,” ucap Tjahjo Kumolo.

• Gubernur Kaltim Siapkan Pergub untuk Cegah Tuan Takur Mainkan Harga Tanah di Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat mengumumkan lokasi ibu kota baru negara, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019):

• BREAKING NEWS: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Negara

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara.

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Sukarno.