Info Kemenag

Pentingnya Peran Penyuluh Agama Cegah Potensi Konflik Keagamaan

Sebagai negara yang memiliki ragam agama tentunya Indonesia rentan akan terjadinya berbagai peristiwa kekerasan. Misalnya, kerusuhan yang melibatkan

Pentingnya Peran Penyuluh Agama Cegah Potensi Konflik Keagamaan
Istimewa
Sebagai negara yang memiliki ragam agama tentunya Indonesia rentan akan terjadinya berbagai peristiwa kekerasan. Misalnya, kerusuhan yang melibatkan komunitas Kristen 

WARTA KOTA,JAKARTA - Sebagai negara yang memiliki ragam agama tentunya Indonesia rentan akan terjadinya berbagai peristiwa kekerasan. Misalnya, kerusuhan yang melibatkan komunitas Kristen dan Muslim di Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada 17 Juli 2015, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

Atau kerusuhan pecah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya tidak pernah dilanda kerusuhan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Kerusuhan yang menyasar etnis Tionghoa itu dipicu persoalan alat pengeras suara di Masjid Al-Makshum yang teretak di jalan Karya, Kota Tanjung Balai, pada 29-30 Juli 2016.

Guna mencegah peristiwa serupa terjadi, maka diperlukan aktor kerukunan umat beragama untuk menjaga kondisi kerukunan beragama selalu dinamis dan terus menerus terpelihara. Salah satu aktor kerukunan umat beragama adalah para penyuluh agama baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Non-PNS yang ada di masing-masing Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. 

Terkait dengan tugas dan fungsi kepenyuluhan, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil. 

Di dalam keputusan ini disebutkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS, maka dibuat delapan spesialisasi kepenyuluhan yang berkaitan dengan tugas Ditjen Bimas Islam, yaitu: Penyuluh Pengentasan Buta Huruf Al-Quran; Penyuluh Keluarga Sakinah;  Penyuluh Pengelolaan Zakat; Penyuluh Pemberdayan Wakaf; Penyuluh Produk Halal; Penyuluh Kerukunan Umat Beragama; Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan; dan Penyuluh NAPZA dan HIV/AIDS. 

Dari delapan tugas tersebut, untuk spesialisasi kepenyuluhan kerukunan umat beragama bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. Sedangkan, penyuluh dengan spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat meskipun untuk penyuluh agama Islam sudah ada spesialisasi yang berkaitan dengan konflik keagamaan (Kerukunan Umat Beragama dan Radikalisme dan Aliran Sempalan), namun hal ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh penyuluh berdasarkan spesialisasi tersebut.

Hal ini melihat keadaan dilapangan dalam satu kecamatan terdiri dari puluhan desa atau kelurahan dan tidak mungkin bisa ditangani hanya oleh dua orang penyuluh untuk memonitor keadaan suatu daerah. Maka, lebih efektif apabila semua penyuluh dilibatkan dalam menginformasikan terkait kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan suatu konflik keagamaan.  

Selain itu, para penyuluh agama juga perlu diberikan pelatihan sebagai upaya mendukung sistem pencegahan dan respon dini konflik keagamaan, yaitu pelatihan yang bersifat teknis dan pelatihan yang bersifat substantif. 

Pelatihan teknis berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi dari sistem pencegahan dan respon dini konflik keagamaan yang sedang dibangun. Hal ini untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi para penyuluh agama selama ini yang dianggap tidak cakap dalam perkembangan teknologi.

Seperti dikemukakan Tenaga Kepenyuluhan pada Seksi Bimas Islam Kota Tangerang Selatan, selama ini banyak penyuluh agama, terutama Penyuluh Agama Non-PNS, yang kerap telat melaporkan kinerja mereka karena banyak yang tidak terbiasa menggunakan perangkat dan berbagai aplikasi teknologi informasi.

Sementara pelatihan substantif sendiri adalah pelatihan mengenai pemahaman terhadap berbagai regulasi kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia, pengenalan gejala atau faktor resiko yang mampu memantik konflik, manajemen konflik pada saat terjadi maupun sesudah terjadinya konflik, serta pelatihan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.

 Dari hasil penelitian tersebut, maka dikeluarkan rekomendasi agar Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khonghucu, harus menyiapkan para penyuluh agama sebagai aktor-aktor kerukunan, sebagai bagian dari tupoksi penyuluh agama

Selain itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang mendukung kompetensi, keterampilan dan pengetahuan para penyuluh agama, sebagai penyedia dan penyuplai informasi terkait dengan konflik keagamaan di masyarakat. (*)

Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved