Breaking News:

Pengamat Intelijen: Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Pengamat Intelijen yakin Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Editor: Eko Priyono
istimewa
Ketua KPSN, Suhendra Hadikuntono (kiri) diterima Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019). 

Pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono yakin Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

"Kekhawatiran pak Amien (Rais) menurut saya terlalu berlebihan, meskipun pemerintah memang harus mewaspadai kemungkinan tersebut," kata Suhendra yang juga pendiri Hadiekuntono's Institute di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Kekhawatiran yang dimaksud Suhendra adalah pernyataan Amien yang menyebut Papua bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amien menyinggung gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum PBB pada Desember tahun ini.

Amien khawatir jika Papua lepas dari NKRI bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib seperti Uni Soviet dan Yugoslavia yang sudah bubar karena tak bisa menjaga wilayah.

Namun Suhendra yakin hal itu tak akan terjadi sebab menurutnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional sudah cukup kuat.

Posisi diplomasi Indonesia saat ini sangat diperhitungkan. Apalagi Suhendra menyebut Indonesia masih merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Konstelasi geopolitik internasional saat ini tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Amerika Serikat dan bahkan Rusia sangat mengharapkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia masih dipandang sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Jadi hampir semua negara besar di dunia tidak menginginkan terjadinya gejolak politik yang disintegratif di kawasan Asia Tenggara," kata Suhendra.

Keanggotaan Indonesia di G-20 dan atensi besar administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Papua, lanjut Suhendra, sangat mendapat apresiasi dan dukungan dari dunia Internasional.

Hal itu diyakini menyebabkan kampanye separatis yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang dimotori Benny Wenda dan kawan-kawan tidak mendapat dukungan dari Uni Eropa dan negara-negara besar lainnya.

"Bahkan pertemuan negara-negara Melanesia gagal mengagendakan pembicaraan tentang referendum kebebasan Papua. Karena negara-negara sahabat Indonesia di Pasifik seperti Australia dan New Zealand (Selandia Baru) tidak menginginkan terjadinya instabilitas di kawasan Papua, karena akan berdampak pada keamanan dalam negeri mereka," ucapnya.

Suhendra kemudian memberikan saran kepada Pemerintah RI agar berhati-hati mengatasi gejolak yang terjadi di Papua. Suhendra berpendapat pendekatan persuasif akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.

"Presiden Jokowi sudah mendapatkan simpati di hati masyarakat Papua. Jadi saya sarankan kepada pemerintah, khususnya TNI dan Polri agar super hati-hati mengatasi gejolak di Papua saat ini. Papua harus didekati dengan hati dan cinta, bukan dengan senjata," ucapnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved