Minggu, 26 April 2026

Rusuh Papua

Mahfud MD Minta Semua Pihak Merajut Persatuan Saat Dia Menyikapi Konflik Papua

Konflik di Papua dinilai menjadi bukti adanya kesenjangan pemahaman dan hubungan di antara anak bangsa.

Warta Kota/Dwi Rizki
Tokoh Agama dan tokoh nasional menyatakan sikap persatuan dan perdamaian atas konflik Papua di Hotel Sahid, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019). 

Belum selesai kasus Nduga, aksi diskriminatif yang dilakukan sejumlah kelompok memicu kembali konflik di tanah Papua.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD meminta seluruh pihak meredam amarah untuk kembali merajut persatuan.

Konflik di Papua, diungkapkannya, menjadi bukti adanya kesenjangan pemahaman dan hubungan di antara anak bangsa.

Kesenjangan tersebut ditekankannya harus disadari dan diantisipasi akan adanya upaya perpecahan yang kini tengah dilakukan oleh sejumlah pihak.

Oleh karena itu, Mahfud MD mengingatkan kepada semua pihak untuk bergandeng tangan dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin.

Jangan sampai situasi justru dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu.

"Kita semua sebagai bangsa harus segera menyadari tentang adanya kesenjangan ini dan karena itu, harus bersama-sama mencegahnya."

"Semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia," ungkapnya di Hotel Sahid, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019).

Tidak kalah penting, menurutnya, adalah penegakan hukum bagi pelaku rasisme.

Hukuman berat yang berkeadilan katanya harus ditegakkan kepada pelaku yanv telah merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita semua juga harus menyadari dan Trust building di antara semua komponen bangsa harus terus menerus ditingkatkan agar tidak terjadi saling curiga. Perlu saling mengenal dan saling peduli terhadap situasi batin dan karakter satu sama lain secara baik dan mendalam," ungkap Mahfud MD.

Konflik yang terjadi di Papua katanya merupakan puncak dari luapan emosi atas perbedaan yang dirasakan masyarakat Papua."

"Sebab, sejak Indonesia merdeka, masyarakat Papua merasa dibuat menjadi warga kelas dua dan diperlakukan lebih rendah."

"Secara sosiologis juga kita harus mengakui mereka di berbagai kota selalu dianggap eksklusif, kelas dua, dihindari sehingga mereka juga tidak nyaman."

"Masalah lainnya yang juga dihadapi orang Papua adalah masalah ekonomi, sosial dan lainnya," kata Mahfud

"Pemerintah harus mengontrol program-program dan kebijakannya agar terimplementasi."

"Kadang, kepotong di bawah saja, padahal kebijakan sudah jelas untuk Papua bagian dari kita dan harus dijaga," tambahnya.

Kesenjangan yang telah ada katanya harus dihilangkan lewat beragam program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaku SARA dan diskriminasi harus ditindak karena menurutnya sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Karena rasis itu berbahaya bagi persatuan karena menghina kemanusiaan, kuncinya itu adalah dignity, martabat warga Papua," kata dia.

Untuk menyikapi konflik Papua Gerakan Suluh Kebangsaan bersama para tokoh bangsa menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. Pemerintah termasuk TNI-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua dan NKRI.

Selain itu, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi serta menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa.

"Semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, menghargai local values," katanya.

Warga Mendesak Pemprov DKI Pindahkan Imigran Setelah Pecahnya Kericuhan di Penampungan Pencari Suaka

Usai menyampaikan pernyataan sikap, sejumlah tokoh agama dan tokoh nasional bergandengan tangan sebagai bentuk simbol persatuan.

Sejumlah tokoh tersebut antara lain Hj Shinta Nuriyah Wahid, Prof Mahfud MD, Manuel Kaissepo, Michael Manufandu, Simon Morin, Michael Jakarimilena, Ari Kriting, Haedar Nasir dan Budi Kuncoro.

Selain itu, hadir Prof Quraish Shihab, Prof Alwi Shihab, Prof Konarudin Hidayat, Rm Frans Magnis Suseno, Pdt Gimar Gultom, Alissa Wahid, Siti Ruhaini Dzuhayati, Acmad Suaedy, Karlina Suppeli, Rm Beny Susetyo dan Rikard Bagun.

Tokoh Agama dan tokoh nasional menyatakan sikap persatuan dan perdamaian atas konflik Papua di Hotel Sahid, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019).

Polisi Mengungkap Wanita yang Setengah Tidak Berbusana Bisa Dikenakan dengan Pasal Pidana

Sumber: WartaKota
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved