Iwapi Dorong Upaya Peningkatan Kompetensi Dan Pemberdayaan Perempuan Di Sektor UMKM

Diskusi ini beri masukan pada Pemerintah agar pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ditingkatkan dan kekerasan terhadap wanita dan anak turun

Penulis: | Editor: M Nur Ichsan Arief
ist
Ketua Umum Iwapi, Nita Yudi, foto bersama dengan para narasumber usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema Paradoks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Kampus UPI YAI Jakarta, Jumat (23/8/2019). 

WARTA KOTA, PALMERAH  -------  Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) menggelar acara Forum Group Discussion, bertema, Paradoks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Auditorium Universitas Persada YAI, Jumat (23/8/2019).

Diskusi ini untuk masukan kepada Pemerintah Agar pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak harus ditingkatkan dan kekerasan terhadap wanita dan anak harus diturunkan.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh naik dan kesejahteraan cukup naik, kemiskinan menurun tetapi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia yang cenderung kepada perempuan dan anak terus terjadi ini yang menjadi konsen IWAPI", kata Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, dalam siaran persnya yang diterima wartakotalive.com.

Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara.

Bahkan dalam Catahu 2019 jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus, naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446di tahun 2018 Ujar Nita dalam sambutannya.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan peningkatan upaya dengan melakukan lebih banyak penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia, dan identifikasi lebih banyak korban dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang; pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya.

Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2.

Menurut data International Organization for Migration (IOM) tahun 2015, korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 74.616 hingga 1 juta pertahun, artinya setiap satu detik ada korban human trafficking, menjadikan Indonesia salah satu negara terbesar asal korban perdagangan manusia untuk kerja paksa dan pekerja seks di dunia.

Korban korban dari Human Trafficking ini biasanya adalah orang orang yang berasal dari pelosok desa, yang memang pada dasarnya tingkat pendidikan mereka masih terbilang rendah, pengangguran yang mendaftar menjadi tenaga kerja indonesia melalui jalur Ilegal, nelayan nelayan pesisir yang melaut bahkan sampai berbulan bulan, menjadi korban penipuan dan penculikan.

Faktor semakin banyaknya jumlah lansia dan difabel perempuan dan sedikitnya jumlah kota/kabupaten yang ramah perempuan dan anak demikian pula dengan minimnya faktor
penegakan hukum, berbagai data dan fakta terebut jelas menunjukkan paradok.

Tentang Perempuan bahwa data sensus BPS 2012 menunjukkan 54,4 juta pengusaha di Indonesia sebanyak 49,9 juta adalah pengusaha mikro dan kecil dan kemudian 60% nya adalah perempuan pengusaha, menurut data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2019 meningkat hampir mencapai 63 juta UMKM berarti perempuan pengusaha mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap jumlah pengusaha yang berdampak pada kesejahteraaan keluarga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah semestinya perempuan juga bertambah Makmur.

Oleh karena itulah masyarakat serta para pemangku kepentingan seyogyanya memberikan sumbangsih pemikiran, ide, strategi serta tenaga sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Pemberdayaan dan Perlindungan Anak menuju Indonesia yang lebih makmur, adil dan sejahtera.

"Sangat penting dan mendesak bagi kita untuk melakukan upaya nyata demi meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan perempuan terutama disektor UMKM, bila perempuan berdaya secara ekonomi maka perempuan akan mampu mensejahterakan keluarga, meningkatkan pendidikan keluarga, serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan", ungkap Nita Yudi..

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved