Sudah Tiga Periode, Eksistensi DPD di MPR Tak Terasa dan Makin Terpinggirkan

Tujuan keberaadaan DPD RI di MPR unruk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, tampaknya tidak kunjung kesampaian, dan sama sekali tak terasa.

Sudah Tiga Periode, Eksistensi DPD di MPR Tak Terasa dan Makin Terpinggirkan
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Praktisi Hukum Aldwin Rahadian 

Sudah tiga periode atau selama 15 tahun terakhir, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) berada di parlemen atau di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) R7I.

Namun selama itu pula tujuan keberaadaan DPD RI di MPR unruk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, tampaknya tidak kunjung kesampaian, dan sama sekali tak terasa.

Bahkan sampai kini, konstitusi masih juga menepikan peran DPD RI di parlemen atau di MPR.

Hal itu dikatakan Praktisi Hukum Aldwin Rahadian, dalam keterangan tertulisnya kepada Warta Kota, Rabu (21/8/2019).

"Konsekuensinya kinerja parlemen atau MPR yang kewenangan terbesarnya ada di tangan DPR, tidak memuaskan masyarakat baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penganggaran. Belum lagi, masih kuatnya persepsi publik yang menganggap parlemen atau MPR, belum sepenuhnya menjadi saluran aspirasi yang efektif," kata Aldwin.

BREAKING NEWS: 5 Klarifikasi Ustaz Abdul Somad Terkait Video Viral yang Dilaporkan Polisi

Disebut Mirip Aura Kasih, Ini FOTO dan VIDEO 7 Fakta Istri Glenn Fredly yang Kerap Tampil Seksi

Tika Herli, Pembunuh Sadis Ibu-Anak dari Pagar Alam, Divonis Hukuman Mati, Ini Kisah Kekejamannya

Karenanya menurut Aldwin sudah saatnya sistem bikameral atau sistem dua kamar di parlemen seperti yang terjadi di Indonesia kini, dimana MPR terdiri dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD, dijalankan secara serius dan sepenuh hati.

"Sehingga peran DPD di parlemen Indonesia atau di MPR, dikuatkan kembali dan dijalankan dengan sepenuh hati," kata Aldwin.

Menurut Aldwin keberadaan DPD dan DPR di MPR RI atau di parlemen Indonesia, yang menjadikan parlemen sistem bikameral atau sistem dua kamar, merupakan amanat reformasi.

"Sehingga penguatan DPD di MPR adalah konsekuensi dari sistem desentralisasi yang dianut Indonesia. Penguatan DPD di MPR, bisa terwujud jika DPD dipimpin oleh orang yang punya pengalaman dan keberanian. Terutama untuk mendobrak kekuatan yang selama ini mengkondisikan DPD agar terus lemah," kata Aldwin.

Ingin Cantik Alami Seperti Wanita Korea, Berikut Beberapa Cara Bisa Ditiru

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved