Breaking News:

Amandemen UUD 1945

PROF LIPI: Jokowi Tolak Amandemen Terbatas UUD Hidupkan GBHN Artinya Tolak Keputusan Kongres PDIP

Presiden Jokowi tegas menolak amandemen UUD 45 yang mengembalikan kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi dan berwenang pilih Presiden/Wapres.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/kompas.com
Presiden Joko Widodo menolak kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Presiden Jokowi tegas menolak amandemen UUD 45 yang mengembalikan kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi dan berwenang pilih Presiden/Wapres. Prof LIPI dukung sikap Jokowi ini.

Presiden Joko Widodo khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR).

"Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR," kata Presiden Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Sikap Presiden Jokowi tolak supremasi MPR atau MPR pilih Presiden dan Wapres lagi diapresiasi guru besar politik Prof Syamsuddin Haris.

Profesor politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini berpendapat, Presiden Jokowi tidak hanya menolak supremasi MPR, tetapi juga menolak keputusan partainya.

Ulang Tahun ke-107, Nenek Ini Sebut Resep Rahasia Awet Muda Adalah Hidup dengan Tidak Menikah

WOW, Video HOTMAN Paris Bongkar Honor Termahal Vanessa Angel, Sekali Booking sampai Rp 500 Juta

UUD 1945 Perlu Diamandemen Lagi Jika Jusuf Kalla Ingin Kembali Dampingi Jokowi

Presiden Jokowi tolak keputusan PDI Perjuangan yang dihasilkan dalam kongres PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu.

"Apresiasi kita kpd pak @jokowi yg tidak hanya menolak supremasi MPR, tapi juga melawan keputusan kongres partainya @PDI_Perjuangan yangg rekomendasikan amandemen terbatas konstitusi...," ujar Syamsuddin melalui twitter.  

@sy_haris: Apresiasi kita kpd pak @jokowi yg tdh hanya menolak supremasi MPR, tapi juga melawan keputusan kongres partainya, @PDI_Perjuangan, yg rekomendasikan amandemen terbatas konstitusi dlm rangka hidupkan GBHN dan menjadikan MPR sbg lembaga tertinggi negara.

Inilah cuitan Syamsuddin Haris yang menolak kembali ke konsep GBHN seperti diwacanakan sejumlah politisi.

@sy_haris· Aug 18: Kembali ke UUD 1945 yg asli, atau amandemen terbatas utk hidupkan GBHN dan MPR sbg lembaga tertinggi negara bukan solusi, tapi justru ciptakan masalah baru, yakni sistem politik & struktur ketatanegaraan yg tdk jelas dan rancu, presidensial bukan, parlementer jg bukan.

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved