"Kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," ujar Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies Baswedan kemudian menegaskan sejatinya tiap pemimpin di daerah adalah penyelenggara negara.

• Bus Trans Patriot Mulai Beroperasi di Dua Rute Baru, Ini Jalur Lengkap Pemberhentiannya

Namun, masing-masing menempati wilayah berbeda sesuai administrasi pemerintahannya.

Sehingga, sesama penyelenggara negara seharusnya mengedepankan kesetaraan, baik itu segi pelayanan kepada masyarakat, atau pembangunan kotanya.

"Semangat itu yang saya sampaikan."

• Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental, Jangan Beli Baru

"Karena itu, bagi kami di Jakarta, ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari menunaikan kewajiban sesama penyelenggara negara," beber Anies Baswedan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan proses penataan ulang wilayah administratif daerah.

Hal itu menyusul berkembangnya wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah Jakarta yang disampaikan Wali Kota Rahmat Effendi.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, ada dua cara penataan daerah yang diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

• Rahmat Effendi Ungkap Kota Bekasi Pernah Diajak Masuk Wilayah DKI, Namanya Jadi Jakarta Tenggara

Yakni, penggabungan dan pemekaran wilayah.