Berita Jakarta

Rumah Wapres RI ke 11 Boediono Gratis Pajak Bumi dan Bangunan

"Ini merupakan bentuk bakti kami terhadap jasa-jasa beliau. Diharapkan dapat meringankan para pensiunan,

Rumah Wapres RI ke 11 Boediono Gratis Pajak Bumi dan Bangunan
istimewa
BPRD DKI Berikan SK Pembebasan PBB P2 Kepada Wakil Presiden RI Ke-11 Boediono 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atas pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-11, Boediono di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/8/2019) siang.

Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan pembebasan PBB P2 kepada mantan Wakil Presiden ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada jasa-jasa mereka.

Pemberian SK ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 tahun 2019 tentang perluasan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada guru, veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, dan mantan presiden serta wakil presiden.

"Ini merupakan bentuk bakti kami terhadap jasa-jasa beliau. Diharapkan dapat meringankan para pensiunan, dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan," kata Faisal dalam keterangan persnya, Rabu (21/8).

Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-11, Boediono menyambut baik adanya Pergub ini.

Sebab, Pergub ini dapat meringankan para pensiun untuk membayar PBB P2. Ia juga berharap agar kedepannya pajak di Ibukota dapat meningkat.

"Kalau dulu kan kita dapat potongan, makanya pada takut kalau pajaknya tiap tahun naik, karena semakin mahal. Ini menunjukan apresiasi Pemprov kepada mereka yang telah menyumbangkan apapun. Sangat baik, bagi mereka yang sudah pensiun. Saya kira memang bagus dan DKI perlu meningkatkan pajak," tandas Boediono saat ditemui di kediamannya.

Pemberian SK pembebasan PBB P2 ini diberikan langsung oleh Kepala UPPRD Kecamatan Menteng, Henri Setyawan dan ditemani Kepala Unit Penyuluhan dan Pelayanan Informasi BPRD DKI Jakarta, Hayatina kepada Boediono.

Pembebasan PBB untuk veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, dan mantan presiden serta wakil presiden berlaku untuk 3 generasi hingga anak dan cucu pihak yang bersangkutan.

Sedangkan pembebasan PBB untuk guru, pensiunan PNS, serta purnawirawan Polri dan TNI berlaku untuk dua generasi hingga anak dari pihak yang bersangkutan.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved