Rusuh Manokwari

Mahasiswa Papua di Jakarta Bertemu Kapolda Metro Jaya, Diimbau Tak Terprovokasi Rusuh Manokwari

Mahasiswa Papua di Jakarta Bertemu Kapolda Metro Jaya, Diimbau Tak Terprovokasi. Simak selengkapnya.

Mahasiswa Papua di Jakarta Bertemu Kapolda Metro Jaya, Diimbau Tak Terprovokasi Rusuh Manokwari
Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono 

Dedi memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi.

 Setelah Gundala, Ada Tujuh Film Pahlawan Super Asli Indonesia yang Disiapkan Bumilangit Jilid 1

Langkah Kapolri

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun mengambil langkah sekaligus memberi imbauan terkait peristiwa ini. 

Kapolri Tito Karnavian sebut Manokwari kota Injil

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun ikut menanggapi kerusuhan di Manokwari itu.

Tito mengajak seluruh warga Manokwari menjaga kedamaian.

 Menang 3-1 Atas PSS Sleman, PS Tira-Persikabo Kembali ke Puncak Klasemen Liga 1 2019

Tito mengatakan, Manokwari merupakan kota religius dan kota Injil.

"Manokwari yang saya tahu adalah kota Injil, kota yang religius. Di situ ada pulau yang berhadapan dengan Manokwari tempat ajaran Kristiani pertama masuk di Tanah Papua," katanya saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (19/8/2019).

Oleh karena itu Tito Karnavian meminta warga Manokwari untuk menjaga perdamaian di kota Injil tersebut.

 Billy Syahputra Apes, Jadi Korban Penipuan Pesan Makanan dan Diumpat Oknum Pengemudi Ojek Online

"Saya imbau kepada warga dan adik-adik mahasiswa, mari kita jaga kedamaian Kota Manokwari sebagai kota yang religius, agar ada kedamaian dan cinta kasih di Kota Manokwari," ujar Kapolri.

Tito sendiri mengaku sangat mengenal warga Papua, karena dia dua tahun bertugas sebagai kapolda Papua.

"Saya tahu betul karakteristik dan kondisi psikologi warga Papua karena saya pernah menjadi bagian dari warga Papua," ujar Tito.

Langkah Kemendagri

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memanggil Gubernur Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur sebagai respons atas kerusuhan yang terjadi di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pagi.

Kemendagri bersama tiga gubernur akan duduk bersama untuk membentuk sebuah tim terkait peristiwa persekusi dan aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Senin siang.

 Pemindahan Makan untuk Tol Serpong Cinere Mulai Dilakukan

"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan massa," ucap Tjahjo.

Ia mengatakan, sedianya pertemuan tersebut akan berlangsung pada Selasa (20/8/2019) pagi.

Namun, gubernur bersangkutan, kata dia harus hadir di daerahnya masing-masing untuk bertanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi.

 Meski Sudah Lebih dari Sebulan Ayahnya Meninggal, Cynthia Lamusu Masih Sering Termenung dan Sendiri

Gubernur Papua Barat perlu menangani kerusuhan yang berlangsung di Manokwari.

Adapun, Gubernur Papua perlu merespons berbagai demonstrasi penolakan atas aksi rasialisme terhadap mahasiswa Papua.

Kerusuhan ini juga diduga sebagai dampak akibat peristiwa persekusi dan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Sehingga (pertemuan) akan kami tunda. Menunggu kesiapan Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga," kata Tjahjo.

Ia mengatakan, akan mencari waktu yang tepat setelah Gubernur Papua kembali ke Jayapura terlebih dahulu.

Selain itu, Tjahjo Kumolo juga meminta sejumlah kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota untuk menahan diri menanggapi kekerasan dan peristiwa rasialisme yang terjadi.

 Kepala Suku Papua Minta Aparat Tak Pakai Senjata saat Bubarkan Kerusuhan di Manokwari

Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk tidak sembarangan dalam membuat pernyataan.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri," ujar Tjahjo. "(Kepala daerah) tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," kata dia.

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

 Live Streaming Perebutan Juara 3 Piala AFF U-18 2019 Timnas Indonesia U-18 Vs Myanmar, Masih 0-0

 

Gubernur Khofifah minta maaf

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalui saluran telepon dengan Gubernur Papua.

Situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.

Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

 VIDEO: Mulai Difilimkan, Superhero Jagat Bumi Langit Akan Diperankan Artis Ternama

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.

Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

 VIDEO: Mulai Difilimkan, Superhero Jagat Bumi Langit Akan Diperankan Artis Ternama

Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat di Manokwari, Senin (19/8/2019). (DOK KOMPAS TV)
Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.

Lakotani menekankan, tuntutannya secara spesifik adalah permintaan maaf dari oknum yang mengeluarkan statement yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua atas sejumlah insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Itu yang segera ditindaklanjuti. Selain permintaan maaf, ada persoalan lain yang masih kami bahas secara teknis," kata Lakotani.

Diharapkan segera kondusif Lakotani mengakui, situasi Senin siang sempat memanas tak terkendali.

"Setelah komunikasi dengan pendemo, situasinya bisa dikendalikan. Saat ini sedang cooling down, situasi semakin kondusif. Mohon doa dan dukungannya," kata Lakotani.

 Begini Kritikan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto Untuk Panglima TNI

Lakotani menyampaika bahwa sejak Senin siang, sebagian pendemo sudah mulai bubar, sebagian memang masih ada lokasi.

"Kita harapkan ada rilis dari Ibu Gubernur terkait ini yang bisa mewakli Kota Malang dan Surabaya, juga oknum-oknum tertentu, ormas-ormas baik di Surabaya maupun Malang yang melontarkan statement yang berbau rasis.

Mudahan situasinya akan terus kondusif," kata Lakotani.

Dari Jawa Timur, Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.

Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.

"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.

Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.

 Panglima TNI Geser Jabatan 56 Perwira Tinggi

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Senin (19/8/2019), yang memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat.

Kerusuhan terjadi buntut dari aksi protes massa terhadap dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Kini, sejumlah titik di Manokwari dilaporkan mulai kondusif.

Salah satu warga Manokwari, Maria menyebutkan, situasi di sekitar Lapangan Borasi, yang dekat dengan rumahnya, mulai lebih kondusif dibanding pagi tadi.

Maria dan keluarganya serta warga di sekitar Lapangan Borasi memilih tinggal di rumah sembari menunggu situasi benar-benar kondusif.

Pasalnya, kota Manokwari lumpuh lantaran sejumlah ruas jalan diblokade dengan aksi bakar ban.

Menurut Maria, sejumlah aparat terlihat menjaga sejumlah titik.

Terkait berbagai protes di Papua, Polda Jawa Timur memastikan tidak ada tindakan penangkapan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

 Ramai Enzo Allie Diduga Simpatisan HTI, Panglima Disebut Langgar Code of Conduct

Para mahasiswa asal Papua tersebut hanya mendapatkan pengamanan dari polisi dalam kondisi tertentu.

"Di Surabaya, kami justru mengamankan mahasiswa Papua karena jika tidak, akan diserang oleh massa ormas yang kondisinya sudah terprovokasi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera.

Ketua Lembaga Adat : jangan rusak rumah sendiri

Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya meminta warga yang berunjuk rasa di sejumlah daerah di Papua, Senin (19/8/2019) tidak melakukan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas negara.

Ia mengatakan, warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun jangan sampai aksi tersebut berubah menjadi aksi kekerasan yang meluas.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-sekali membakar fasilitas negara," ujar Lenis saat menggelar konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).

 Polemik Taruna Akmil Enzo Zenz Allie, Mantan Kepala BAIS Sebut TNI Semestinya Memberhentikan Enzo

Lenis pun menyesalkan aksi pembakaran kantor DPRD Papua Barat oleh massa yang berunjuk rasa.

Ia mengatakan, jangan sampai warga Papua justru merusak rumahnya sendiri.

"Berarti kan kita bakar rumah sendiri. Saya ini merasa menyesal dengan pembakaran kantor DPRD," kata Lenis.

Pantauan Kompas.com, sejumlah ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang traffict light yang berada di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Dalam kerusuhan itu massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.

 Usai Isu Bendera HTI, Ini Alasan TNI Pertahankan Enzo Allie Sebagai Catar AKMIL Magelang

Wali Kota Malang bantah pulangkan mahasiswa Papua

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan, Pemerintah Kota Malang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan terhadap mahasiswa asal Papua yang ada di Malang.

Pernyataan itu disampaikan Sutiaji menanggapi aksi demonstrasi warga Papua yang salah satunya dipicu oleh pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Sofyan sempat memunculkan opsi pemulangan usai terjadi kericuhan antara mahasiswa asal Papua dan warga di Perempatan Rajabali, Kayutangan, Kota Malang pada Kamis (15/8/2019) lalu.

"Pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan lain sebagainya," kata Sutiaji di ruang kerja wali kota Malang, Senin (19/8/2019).

Dikatakannya, setiap warga negara dipersilakan untuk menempuh pendidikan di Kota Malang.

"Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita (Kota Malang). Sekali lagi tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan dan lain sebagainya berkaitan dengan kaitan ini," katanya.

 Dites Ulang, Enzo Allie Raih Nilai Setinggi Ini, TNI Pilih Pertahankan Enzo Sebagai Catar AKMIL

Selaku wali kota, Sutiaji menyampaikan permintaan maaf atas kericuhan yang terjadi pada Kamis (15/8/2019) lalu.

Saat itu, kericuhan antara warga dan mahasiswa Papua terjadi ketika mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melaksanakan aksi di depan Balai Kota Malang.

Pihak kepolisian mengatakan, aksi tersebut tidak mengantongi izin meski sudah memberikan surat pemberitahuan.

"Kalau kemarin ada insiden kecil atau dimaknai besar, itu kalau antar masyarakat atas nama Pemerintah Kota Malang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwa kemarin itu di luar sepengetahuan kami juga," katanya.

Sutiaji juga sudah mengumpulkan warga Kota Malang yang terlibat kericuhan dan memberikan pemahaman kepada mereka terkait kebebasan berpendapat di depan umum.

 Enzo Allie Diminta Dipecat, Ini Jenis Tes Berat Seleksi Masuk AKMIL yang Dilewati Enzo

Meskipun, mahasiswa Papua menyuarakan kemerdekaannya atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Setelah itu kami kumpulkan, para kelompok kami, saya kumpulkan semua. Saya berikan paparan kepada mereka bahwa siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," katanya.

"Mereka (warga Kota Malang) menyampaikan (mahasiswa Papua) makar, makar bukan di ranah kami. Mereka kan hanya menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh negara," jelas Sutiaji.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial".

Penulis : Devina Halim

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved