Radikalisme

ICEL: Kapolri Akan Tarik Kasus Karhutla ke Mabes Polri Bukan Hanya Sekadar Lip Service

Ancaman Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukan hanya sekedar lip service di tengah situasi Karhutla yang semakin memburuk.

ICEL: Kapolri Akan Tarik Kasus Karhutla ke Mabes Polri Bukan Hanya Sekadar Lip Service
Istimewa
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian 

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo berharap, ancaman Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukan hanya sekedar lip service di tengah situasi Karhutla yang semakin memburuk.

Kapolri menyatakan bahwa akan menarik kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke Markas Besar Polri jika di Polda penegakan hukum tidak efektif.

"Kita sudah pernah disuguhi hal yang serupa. Tetapi seringkali hal-hal demikian berjalan tidak konsisten setelah Karhutla mereda. Padahal upaya pengendalian Karhutla termasuk penegakan hukum harus terus berjalan meskipun titik api di lapangan berkurang," ujar Henri ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan.

Lebih dari 1.000 titik api (hot spot) dalam beberapa hari ini terus meningkat dan mencatatkan 80 persen dari total hot spot di negara-negara ASEAN berdasarkan data Asean Specialized Meteorological Center (ASMC).

 VIRAL! Anggota Paskibraka Ini Kecewa Namanya Mendadak Dicoret di Daftar Pengibar Bendera Merah Putih

 Ini Enam Transfer Besar yang Masih Bisa Terjadi di Liga Sepak Bola Eropa, Ada Neymar dan Dybala

 Mahfud MD Meralat Pemberitaan yang Mengutip Keterangan TNI Kecolongan karena Enzo Ini Penjelasannya

 7 Foto Lawas Orang Indonesia Saat Jadi Budak di Masa Penjajahan Bikin Miris

Ini merupakan sejarah tertinggi sejak tahun 2015.

Dalam kunjungan terkait Karhutla yang dilakukan Panglima TNI-Kapolri-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Riau, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa akan menarik kasus-kasus Karhutla ke Mabes jika di Polda penegakan hukum tidak efektif.

Kapolri sendiri sudah pernah meneken Surat Edaran Kapolri Nomor SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 10 November 2016.

Surat edaran tersebut bisa dibilang cukup komprehensif yang mencakup arahan bagi jajaran Polri untuk melakukan upaya preemtif, preventif dan represif lengkap dengan arahan melakukan upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Namun hasilnya hingga saat ini belum banyak dirasakan oleh publik, khususnya penegakan hukum bagi para pelaku korporasi. Ingat bahwa terkait dengan penegakan hukum ini Komisi III DPR RI sempat membentuk Panitia Kerja Karhutla di tahun 2016 meskipun hasilnya tidak jelas," ujar Henri.

 TERUNGKAP Kabinet Jilid II Jokowi Ada Kementerian yang Akan Digabung & Ada Kementerian Baru

 Iwan Fals Angkat Bicara Soal Pindah Ibukota, Sebut Ancaman Perang dari Malaysia

Henri menegaskan bahwa seharusnya Kapolri Jendral Tito Karnavian bisa bersikap lebih tegas, totalitas dan komprehensif.

Ilustrasi pembakaran hutan
Ilustrasi pembakaran hutan (www.citraislam.com)

Ia berharap Kapolri bisa menggunakan surat edaran tersebut sebagai dasar untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua jajaran dibawahnya.

"Apakah surat edaran tersebut dilaksanakan dengan baik. Kalau perlu Kapolri membentuk gugus tugas tersendiri untuk menyelidiki hal itu," ujar dia.

Ia menambahkan penanganan karhutla di daerah saat ini tak cukup hanya menangkap tangan pelaku pembakaran saja.

 VIDEO: Kewalahan Dihajar Habis-Habisan, Polisi Hongkong Acungkan Pistol ke Pendemo

 KISAH Kelam Pecandu Putaw Beber Penyalahgunaan Narkotika Kehilangan Hidup dan Masa Depan

 Hanya Persib Tuan Rumah Gagal Menang, Peringkat di Klasemen Melorot Lagi, Persib Lupa Cara Menang?

Sebab, selama ini yang diperlukan adalah mengembangkan kasusnya hingga ke pengadilan dan mengejar mastermindnya. (Antara)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved