Diduga Ada yang Tidak Beres, Warga Minta Inspektorat Audit Laporan Kas RW 09 Papanggo Tanjung Priok

Warga RW 09 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok meminta inspektorat memeriksa laporan kas RW 09 yang dinilai tidak transparan.

Diduga Ada yang Tidak Beres, Warga Minta Inspektorat Audit Laporan Kas RW 09 Papanggo Tanjung Priok
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Gerbang akses masuk menuju RW 09 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (15/8/2019). 

Warga RW 09 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menugaskan inspektorat untuk memeriksa laporan kas RW 09 yang dinilai tidak transparan.

Sebab, dana bantuan penyelenggaraan fungsi RT/ RW sejak tahun 2003 tidak diterima oleh para Ketua RT, melainkan dikumpulkan oleh pengurus RW tanpa alasan yang jelas.

Seorang warga RW 09, Feriana, menuturkan bahwa dalam rapat dengan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) pada tanggal 8 April 2019, Ketua RW 09, Hasan Sunardi menyatakan ada sisa dana sebesar Rp 340 juta dari uang penyelenggaraan fungsi RT/ RW yang dikumpulkannya.

Sisa dana tersebut malah akan digunakan oleh pengurus RW untuk membangun gapura sebagai kenang-kenangan untuk Ketua RW.

Padahal menurut warga, saat ini tidak ada urgensi pembangunannya karena sudah ada gapura dan dijaga pula oleh petugas keamanan.

"Selama ini semua biaya operasional RT dan RW dibayar dengan iuran swadaya warga karena uang dari Pemprov DKI dikumpulkan dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Warga mengharapkan agar beban biaya ini dikembalikan ke kas iuran swadaya warga," ujar Feriana kepada Warta Kota, Kamis (15/8/2019).

Pengurus RW 09 tidak membuat laporan pertanggungjawaban selama enam tahun periode 2011-2016 dengan berbagai alasan.

Setelah warga protes, akhirnya pihak RW 09 pada Juni 2017 membuat laporan kas tanpa bukti-bukti yang memadai.

Selain itu, setiap warga yang membangun rumah, diminta membayar sumbangan dan jaminan yang jumlahnya mencapai Rp 5 juta dan ditentukan sepihak oleh Ketua RW 09.

Menurut Feriana, sumbangan tersebut merupakan penerimaan kas RW tetapi tidak tercantum dalam laporan kas RW. Pengurus RW sengaja membuat laporan kas tersendiri yang tidak lengkap dan akurat.

"Gara-gara ini kami warga digugat ke pengadilan dan dipolisikan oleh Ketua RW. Kami sudah mengadu ke DPRD, ke Biro Tapem dan Ombudsman DKI tapi belum ada hasil. Bahkan boleh dibilang tidak ada penyelesaian. Jadi kami mohon Pak Anies menugaskan inspektorat untuk mengaudit laporan kas di RW kami demi akuntabilitas dan transparansi," tutur Feriana.

Sementara itu Hasan Sunardi selaku Ketua RW 09 saat didatangi ke rumahnya sedang tidak berada di tempat.

Begitu pula ketika dihubungi melalui aplikasi pesan instan dan sambungan telepon, yang bersangkutan tidak menjawab. 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved