Wacana PNS Kerja dari Rumah, Jusuf Kalla: Di Kantor Saja Kadang Tidak Disiplin

WAKIL Presiden Jusuf Kalla tak setuju wacana para abdi negara alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dari rumah, diterapkan sekarang.

Wacana PNS Kerja dari Rumah, Jusuf Kalla: Di Kantor Saja Kadang Tidak Disiplin
KOMPAS/DWI BAYU RADIUS
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Saat itu, diperkirakan separuh PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi.

Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi.

Misalnya, tanda tangan dokumen untuk keperluan birokrasi tidak perlu seorang pejabat menandatangai satu per satu dokumen.

Sambil Menangis, Adik Megawati Minta Indonesia Kembali ke UUD 1945, Try Sutrisno Setuju

Namun bisa dilakukan dengan tanda tangan digital, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

Untuk menyambut PNS 4.0 itu, pemerintah sudah memulainya dengan proses rekrutmen PNS yang menggunakan sistem komputer atau internet.

Dari hasil seleksi beberapa tahun itu, kata Setiawan, pemerintah sudah memiliki 572.000 pegawai yang melek teknologi.

Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Tak Bakal Pernah Gelar Pilkada, Kok Bisa?

Ada pun jumlah total ASN saat ini mencapai dari 4,3 juta orang.

Single Salary

Selain fleksibilitas kerja, perubahan juga mungkin terjadi dari sisi remunerasi PNS.

Sebab, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah menyusun 8 usulan dalam upaya membangun manajemen talenta ASN di Indonesia.

Salah satu usulannya yakni membuat single salary untuk remunerasi PNS.

Sebut Kongres PDIP Bawa Berkah untuk PSK Bali, Akun Twitter Ini Dipolisikan

Hal ini dinilai penting untuk menghindari gap gaji PNS antar kementerian dan lembaga.

Single salary alias penggajian tunggal adalah penetapan besaran gaji tidak didasarkan pangkat dan golongan, melainkan penilaian kinerja.

Tanpa single salary, menajemen talenta PNS dinilai akan sangat berat terbangun.

Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa pada 1998 yang Berujung Gugatan Kivlan Zen kepada Wiranto

Sebab, sistem ini memungkinkan PNS bertalenta dari satu lembaga dimutasi atau dipindahkan ke lembaga lain.

"Karena kalau saya misal pindah kementerian itu merasa gajinya lebih kecil, enggak bisa, padahal perlu," kata Deputi II KSP Yanuar Nugroho.

Namun, detail skema single salary untuk PNS belum dijelaskan oleh KSP.

Ajak Empat Anggota KKB Kembali ke Pangkuan NKRI, Tiga Prajurit TNI Ini Naik Pangkat Luar Biasa

Ini termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan seusai tingkatan jabatan atau tidak.

Single salary juga akan disertai kebijakan lain.

KSP mengusulkan perubahan materi-materi diklat PNS agar lebih sejalan dengan industri 4.0.

Kronologi Polisi Papua Gugur Setelah Disandera KKB, Korban Diseret ke Semak-semak

Sementara, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, gap remunerasi PNS tidak hanya terjadi di tingkat pusat namun juga di daerah.

Hal ini terjadi karena belum adanya aturan yang bisa dijadikan patokan pemerintah daerah untuk mengatur besaran remunerasi PNS daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, Kemenpan RB menilai perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk ASN, sehingga bisa menjadi acuan Pemda.

Pintar Goblok Penghasilan Sama

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir single salary justru mengembalikan anggapan PGPS atau Pintar Goblok Penghasilan Sama.

"Ini juga jangan sampai terjadi, karena untuk mendapatkan remunerasi yang baik itu kan ada KPI-nya (key performance indicator)," papar Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Kemenkeu justru menilai adanya batas bawah gaji PNS lebih penting dibandingkan kebijakan single salary yang dimunculkan oleh KSP.

Jet Commerce Lebarkan Sayap Bisnis ke China dan Filipina

Bila konsep single salary berupa penyeragaman remunerasi PNS pada tingkatannya yang sama, maka akan menjadi beban untuk lembaga atau pemda yang kemampuan keuangannya berbeda-beda.

Apalagi nantinya, ungkap dia, ada rencana uang pensiun PNS akan berbasis dari take home pay.

Meski begitu, baik fleksibilitas maupun single salary PNS baru sekadar rencana dan usulan.

Perlu waktu untuk menggodok dua hal tersebut sebelum mengambil keputusan. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved