BPJS Ketenagakerjaan Slipi dan Kejari Jakbar Lakukan Sosialisasi kepada Ratusan Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Slipi dan Kejari Jakbar Lakukan Sosialisasi kepada Ratusan Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Slipi dan Kejari Jakbar Lakukan Sosialisasi kepada Ratusan Perusahaan
istimewa
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Slipi Tidar Yanto Haroen bersama Rafik Ahmad selaku Kabid Kepesertaan Progsus menyerahkan plakat kepada Anggia Yusran selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Rabu (14/8). 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi melakukan sosialisi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan serta aturan pelaksana kepada ratusan perusahaan yang sudah patuh terhadap Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Hotel Santika Jakarta Barat, Rabu (14/8/2019) dengan dihadiri oleh perwakilan HRD dari 100 perusahaan.

Dalam keterangan resmi, Rabu (14/8), Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Slipi, Tidar Yanto Haroen, mengungkapkan, sosialisasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat ini dilakukan agar perusahaan yang sudah patuh menjadi tambah patuh terhadap UU Nomor 24 Tahun 2011.

Pernah Alami Kecelakaan Kerja, 50 Peserta BPJS Ketenagakerjaan Ikuti Gathering di Tangerang

Pesangon PHK Akan Dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru dan Sudinakertrans Jaksel Sidak Perusahaan Belum Patuh

"Selain sosialisasi turut diberikan juga penyerahan plakat dan piagam penghargaan kepada perusahaan yang sudah mengelola kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan sangat baik," ujar Tidar di sela kegiatan.

"Tentunya dengan harapan apa yang sudah dilakukan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sebab, seperti kita tahu, banyak manfaat yang bisa diberikan kepada pekerja," Tidar menambahkan.

Anggia Yusran selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengatakan, sistem kerja Kejari Jakarta Barat sifatnya persuasif.

"Namun, jika tidak bisa dilakukan secara persuasif, maka akan ditempuh jalur hukum," kata dia.

Seperti diketahui, kerja sama yang sudah terjalin antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Slipi didasari oleh MoU di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 September 2018, dilandasi oleh Dasar Hukum UU Nomor 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat 2 dan UU Nomor 16 Tahun 2004 pasal 30 Ayat 2 di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Bentuk Tim Pengawasan Bersama Sudinakertrans Jaksel

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp 151,8 Juta Kepada Keluarga Almarhum Nurdin

Menjadi Duta BPJS Kesehatan, Ade Rai Memberikan Edukasi Hidup Sehat dan Menjaga Pola Makan

Anggia menambahkan, kejaksaaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

"Dasar hukum UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan jadi ini sudah diatur dan ada payung hukum mengenai Kejaksaaan Negeri bisa bergabung bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk mensukseskan program pemerintah," imbuhnya.

Sementara itu, Rafik Ahmad selaku Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus (Progsus) dalam kesempatan tersebut memberikan sosialisasi mengenai manfaat dari Program Bukan Penerima Upah (BPU).

"Dengan harapan jika ada vendor atau rekanan dari perusahaan peserta yang belum terdaftar dihimbau untuk dapat mendaftarkan Program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) yang diperuntukan kepada pekerja mandiri," tandas Rafik Ahmad.

Editor: Agus Himawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved