Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Tak Bakal Pernah Gelar Pilkada, Kok Bisa?

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, berdasarkan pembahasan awal, tak bakal ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.

Alhasil, ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan pilkada)," tegas Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).

• Jet Commerce Lebarkan Sayap Bisnis ke China dan Filipina

Tjahjo Kumolo mengaku sejauh ini dirinya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut dia, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.

Dia juga berujar, ‎ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.

• Kementerian Koperasi dan UKM Gagas Pojok KitaKita, Diskusi Perdana Bahas Wanginya Bisnis Kopi

"Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kayak Putrajaya lah di Malaysia," ujarnya.

Disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menunggu penjelasan dari Bappenas.

"Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," paparnya.

• Rizal Ramli Tantang Jokowi Pecat Enggartiasto Lukita dan Usulkan Dua Kementerian Ini Digabung

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).

Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.

Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.

• Rocky Gerung Bilang di Luar Negeri Posisi Oposisi Setara Perdana Menteri

Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.

Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, dan Kepala KSP Moeldoko.

• Rocky Gerung: Demokrasi Tidak Memerlukan Persatuan

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Lantas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan lainnya.

"Bismillah, Salam Sejahtera. Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara."

• Kata Rocky Gerung, Koalisi Sebaiknya Hanya Terjadi Jika Ada Musuh dari Luar

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen."

"Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan."

"Di Kalimantan, provinsinya di mana ini yang harus didetailkan," tutur Jokowi.

• FAKTA-FAKTA Pos Satpam Rumah Susi Pudjiastuti Dirusak, Ibu Pelaku Duga Anaknya Dibisiki Jin

Jokowi melanjutkan, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Selatan.

Nantinya setelah dipaparkan secara detail, Jokowi bakal segera memutuskan ke provinsi mana ibu kota dipindah.

"Tapi sekali lagi, kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, gempa bumi."

• Jokowi Bersyukur Gempa Banten Tak Disusul Tsunami, Belum Pastikan Kapan Kunjungi Lokasi Terdampak

"Kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur dan kajian keenokomian."

"Kajian dari sisi demografi, sospol, pertahanan, dan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," papar Jokowi.

Bulan Agustus ini, Presiden Jokowi bakal mengumumkan provinsi apa di Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.

• Ancaman Tsunami Mengintai, BNPB Bakal Gelar Ekspedisi Destana untuk Meminimalisasi Korban

Sinyal ini sebelumnya sudah disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja di The Kaldera Nomadic Escape, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) lalu.

'Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara."

"Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," paparnya.

• Baiq Nuril: Jangan Pernah Berikan Ruang untuk Laki-Laki Nakal!

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.

"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."

"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

• Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Kalimantan

"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."

"‎Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."

"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.

• BMKG Bilang Penurunan Kualitas Udara Jakarta Biasa Terjadi Saat Musim Kemarau

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.

Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.

Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.

• Truk Tanah Timpa Mobil Terjadi Saat Jam Larangan Beroperasi, Peraturan Wali Kota Dinilai Tumpul

Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."

"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.

• Masjid Sunda Kelapa Masih Pilih Plastik, Khawatir Darah Daging Kurban Menetes Jika Pakai Besek Bambu

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat hari kedua ‎kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.

"Ya kan memang dari dulu saya sampaikan, pindah ke Kalimantan."

• TAK MENYERAH! Kivlan Zen Bakal Ajukan Praperadilan Lagi, Kali Ini Empat Gugatan Sekaligus

"Kalimantannya mana nanti kita sampaikan Agustus lah," terang Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini meminta masyarakat bersabar menunggu hingga Bulan Agustus.

Bulan depan, Jokowi bakal mengumumkan provinsi yang dipilihnya sebagai ibu kota baru.

• Rumah Wartawan Serambi Indonesia Diduga Dibakar, PWI Pusat Minta Polisi Usut Tuntas

Untuk saat ini, lanjut Jokowi, kajian dari ibu kota baru belum rampung dan tuntas.

Paparan soal kebencanaan maupun sosial budaya belum selesai.

"Saat ini ‎kajiannya belum rampung dan tuntas."

• Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Berasal dari Banten, Biasa Dipanggil Abang Grandong

"Kalau sudah rampung, detailnya sudah dipaparkan, kajian kebencanaan seperti apa."

"Mulai dari kajian air, kajian keekonomian, kajian demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan, keamanan."

"Semuanya harus komplet. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi secepatnya diputuskan," imbuhnya. (*)