Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Tak Bakal Pernah Gelar Pilkada, Kok Bisa?

'Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara."

"Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," paparnya.

• Baiq Nuril: Jangan Pernah Berikan Ruang untuk Laki-Laki Nakal!

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta sejumlah menterinya untuk mempelajari keberhasilan pemindahan ibu kota yang sudah diterapkan oleh negara lain.

"Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari."

"Faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," imbuhnya.

• Pemerintah Janji Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ganggu Hutan Kalimantan

"Sebaliknya, faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil."

"‎Terakhir saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN."

"Desain kelembagaan yang diberikan otoritas, dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," bebernya.

• BMKG Bilang Penurunan Kualitas Udara Jakarta Biasa Terjadi Saat Musim Kemarau

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta.

Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja.

Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.

• Truk Tanah Timpa Mobil Terjadi Saat Jam Larangan Beroperasi, Peraturan Wali Kota Dinilai Tumpul

Hal itu ia ungkap dalam diskusi bertajuk 'Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara', di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

"Kami tegaskan, ibu kota di Kalimantan ini nanti hanya menjadi pusat pemerintahan."

"Artinya kita tidak akan memindahkan Jakarta ke sana. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan," ucap Bambang Brodjonegoro," katanya.

• Masjid Sunda Kelapa Masih Pilih Plastik, Khawatir Darah Daging Kurban Menetes Jika Pakai Besek Bambu