Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Tak Bakal Pernah Gelar Pilkada, Kok Bisa?

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, berdasarkan pembahasan awal, tak bakal ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.

Alhasil, ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan pilkada)," tegas Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).

• Jet Commerce Lebarkan Sayap Bisnis ke China dan Filipina

Tjahjo Kumolo mengaku sejauh ini dirinya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut dia, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.

Dia juga berujar, ‎ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.

• Kementerian Koperasi dan UKM Gagas Pojok KitaKita, Diskusi Perdana Bahas Wanginya Bisnis Kopi

"Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kayak Putrajaya lah di Malaysia," ujarnya.

Disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menunggu penjelasan dari Bappenas.

"Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," paparnya.

• Rizal Ramli Tantang Jokowi Pecat Enggartiasto Lukita dan Usulkan Dua Kementerian Ini Digabung

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).