Ibu Kota Pindah
Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Tak Bakal Pernah Gelar Pilkada, Kok Bisa?
Tak bakal ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.
Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, berdasarkan pembahasan awal, tak bakal ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.
Alhasil, ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Setahu saya enggak ada (penyelenggaraan pilkada)," tegas Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).
• Jet Commerce Lebarkan Sayap Bisnis ke China dan Filipina
Tjahjo Kumolo mengaku sejauh ini dirinya terus mengikuti rapat persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut dia, secara prinsip ibu kota baru nanti bukan merupakan daerah otonomi baru.
Dia juga berujar, ibu kota baru kemungkinan menjadi wilayah administratif sendiri, seperti Putrajaya yang menjadi pusat administrasi Malaysia.
• Kementerian Koperasi dan UKM Gagas Pojok KitaKita, Diskusi Perdana Bahas Wanginya Bisnis Kopi
"Ya (menjadi wilayah) khusus, ya kayak Putrajaya lah di Malaysia," ujarnya.
Disinggung status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang melekat pada Jakarta akan hilang setelah ada ibu kota negara yang baru, Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menunggu penjelasan dari Bappenas.
"Kami enggak bicara soal itu, dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," paparnya.
• Rizal Ramli Tantang Jokowi Pecat Enggartiasto Lukita dan Usulkan Dua Kementerian Ini Digabung
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah menterinya ke Kantor Presiden, untuk menghadiri rapat terbatas (Ratas) membahas rencana pemindahan ibu kota negara, Selasa (6/8/2019).
Ratas dengan tema rencana pemindahan ibu kota ini bukan kali pertama.
Sebelumnya, rapat serupa pernah pula digelar pada Senin (29/4/2019) lalu.
• Rocky Gerung Bilang di Luar Negeri Posisi Oposisi Setara Perdana Menteri
Hingga berita ini ditulis, ratas masih berlangsung.
Ratas dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Bambang Brodjonegoro
lokasi Ibu Kota baru
pembangunan ibu kota baru
pemindahan ibu kota
ibu kota baru
Jokowi
ibu kota Indonesia bakal pindah ke Kalimantan
ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan
Kalimantan
Penghapusan Wali Kota dan Bupati Berpotensi Menurunkan Pelayanan Publik di Jakarta |
![]() |
---|
Legislator DKI Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Penghapusan Walkot dan Bupati Harus Pakai Kajian |
![]() |
---|
PKS Tolak Wacana Presiden yang Hapus Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta |
![]() |
---|
EMPAT Skenario Pemindahan ASN ke IKN, dari 1.971 Hingga 100 Ribu Orang |
![]() |
---|
Yakin Ibu Kota Masih di Jakarta pada 2024, Legislator PDIP: Saya Berani Potong Leher |
![]() |
---|