Ketua PA 212 Bilang NKRI Bersyariah Tak Bertentangan dengan Pancasila, Katanya Itu Cuma Istilah
KETUA Presidium Alumni (PA) 212 Haikal Hassan angkat bicara soal hasil rekomendasi Itjima Ulama IV, khususnya poin NKRI Bersyariah.
lihat foto
KETUA Presidium Alumni (PA) 212 Haikal Hassan angkat bicara soal hasil rekomendasi Itjima Ulama IV, khususnya poin NKRI Bersyariah.
Ia menuturkan, poin tersebut sama sekali tidak menentang dasar negara, yakni Pancasila.
Hal itu disampaikan Haikal Hassan saat ditemui seusai kegiatan di sebuah hotal kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (12/8/2019).
• Ini Nasihat Pengamat untuk Para Pendatang Baru yang Berniat Bertarung di Pilkada Serentak 2020
"NKRI bersyariah, iya dong, masak enggak bersyariah. Hari ini kita sudah bersyariah. Ada bank syariah, ada pembiayaan syariah, pernikahan juga cara syariah."
"Itu cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. UUD 1945 hilang? Ya enggaklah," ujar Haikal.
Menurutnya, ada salah pengertian dalam mengartikan kata Syariah. Padahal, kata syariah telah menjadi bagian hidup sehari-hari.
• FOTO-FOTO Penampakan Klinik yang Dijadikan Tempat Aborsi di Bekasi, Sudah Dua Tahun Berdiri
"NKRI bersyariah tak bertentangan dengan Pancasila. Itu istilah kita itu taat pada Allah SWT."
"Tetep jadi Bangsa Indonesia, tapi taat pada syariah Allah SWT," tuturnya.
"Enggak ada bertentangan dengan Pancasila," imbuhnya.
• Tiga Polisi Ditahan Gara-gara Peluru Nyasar di Kampus, Ini Ancaman Hukumannya
Sebelumnya, Ijtima Ulama jilid IV menghasilkan delapan butir kesepakatan para ulama.
Satu di antaranya adalah mendesak pemerintah agar Ijtima Ulama dilembagakan.
Ijtima Ulama jilid IV digelar di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
• 50 Pelari Sukses Estafet dari Rengasdengklok ke Tugu Proklamasi yang Digelar Holisticare Ester C
"Nomor empat, perlunya ijtima ulama dilembagakan," ujar Penanggung Jawab Ijtima Ulama IV Yusuf Muhammad Martak, saat membacakan hasil Ijtima Ulama IV saat konferensi pers penutupan.
"Sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh, untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa dan negara," sambungnya, dikutip dari Antara.
